Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan saat ini terdapat tiga krisis planet (triple planetary crisis) yakni perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang sangat mendesak untuk diatasi.
“Dalam situasi krisis seperti ini tidak ada pilihan lain kecuali bekerja sama. Paradigma kolaborasi harus kita kedepankan,” kata Ma’ruf dikutip dalam keterangannya, pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP) ke-27, Mesir, Selasa (8/11/2022).
Advertisement
Ma’ruf menyebut, Indonesia juga telah menyampaikan Enhanced Nationally Determined Contribution yang memuat peningkatan target penurunan emisi Indonesia menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri, dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.
“Peningkatan ini selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan kami, antara lain perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40. Guna memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism,” ujarnya.
Namun demikian, tutur Ma’ruf, semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas. Termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan, investasi untuk transisi energi, dan pendanaan untuk aksi iklim.
“Untuk itu COP27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk majukan ambisi, namun juga implementasi, termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang,” pintanya.
Lebih jauh, Ma’ruf menekankan bahwa semua negara harus menjadi bagian dari solusi mengatasi persoalan iklim. Semua negara harus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dengan semangat burden-sharing bukan burden-shifting.
“Negara yang lebih mampu harus membantu dan memberdayakan negara lainnya,” tegasnya lagi.
Dorong Kebijakan Perubahan Iklim dan Energi
Sebelumnya, Ma’ruf telah lama menegaskan bahwa sebagai presiden G20 2022 dan Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia terus mendorong beberapa poin penting kebijakan perubahan iklim dan transisi energi.
Termasuk menghasilkan Bali Compact yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi menuju energi bersih yang berkelanjutan.
“Visi kami sebagai negara anggota ASEAN adalah menjadi pemimpin regional dalam mempercepat realisasi aksi iklim pada tataran yang lebih nyata,” ujarnya.
Melalui kemitraan bilateral dengan Australia, menurut Wapres, aspirasi Indonesia adalah untuk memimpin upaya pengurangan emisi dengan mempercepat transisi ke energi terbarukan.
“Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anthony Albanese juga telah menyepakati kemitraan untuk infrastruktur transisi energi dan ketahanan iklim. Melalui inisiatif ini, Indonesia dapat menjadi sumber energi bersih terkemuka di kawasan Asia-Pasifik,” paparnya.
Advertisement
Strategi Jangka Panjang Menuju NZE
Indonesia, sambung Wapres, juga telah mengusulkan strategi jangka panjang yang mengeksplorasi peluang menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
“Kami juga melakukan berbagai upaya lintas sektor untuk menuju target ini, termasuk percepatan transisi energi terbarukan dan inisiatif untuk mengurangi emisi industri di seluruh sektor dan rantai pasokan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, tutur Wapres, untuk mengatasi masalah iklim ini, Indonesia terus berupaya mengurangi laju deforestasi dan degradasi lahan melalui reboisasi, penanaman kembali dan pengelolaan ketinggian air lahan gambut, termasuk restorasi 756.000 hektar kawasan bakau.
“Namun kami menyadari tantangannya sangat besar, terutama dalam menjaga keseimbangan pengurangan emisi dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan membangun ketahanan iklim,” ungkapnya.
Untuk itu, Wapres menekankan bahwa upaya adaptasi iklim masih harus ditingkatkan, antara lain terhadap tantangan ketahanan pangan, ketahanan ekosistem, ketahanan air, kemandirian energi, kesehatan, permukiman perkotaan dan perdesaan, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Komitmen Indonesia dan negara berkembang lainnya harus didukung oleh komitmen pembiayaan dan transfer teknologi dari negara maju,” pintanya.
Desak Penyediaan Dana Iklim Kolektif
Berkenaan dengan pendanaan aksi iklim, tutur Wapres, Indonesia mendesak negara-negara maju untuk setidaknya menggandakan penyediaan pendanaan iklim kolektif mereka untuk adaptasi iklim di negara-negara berkembang.
“Hal ini dapat diperkuat melalui peta jalan yang konkret, termasuk pengaturan pendanaan pada kerugian dan kerusakan (loss and damages) yang akan didirikan berdasarkan Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC),” paparnya.
Selanjutnya, sebagai pakar dan praktisi keuangan Islam, tutur Wapres, dirinya juga mendorong dunia untuk mengeksplorasi keuangan Islam sebagai sumber pembiayaan alternatif dan inovatif untuk green economy recovery dan aksi iklim.
Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen untuk memberikan contoh.
“Kita juga perlu mendorong transisi yang adil (just transition). Hal ini terutama berlaku di sektor energi di mana transisi seringkali berpihak pada kepentingan strategis tetapi melupakan kelompok miskin dan rentan,” pintanya.
Hadir mendampingi Wapres saat memberikan pidato pada agenda High Level Segment KTT COP27, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat.
Advertisement
