Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pernyataan nasional (national statement) pada Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 27 (KTT COP27) di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin, 7 November 2022 kemarin.
Dalam pernyataannya, Ma’ruf menegaskan tiga poin penting yang perlu dilakukan bersama oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Pertama, Wapres menegaskan bahwa KTT COP27 harus menjadi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang akan dihasilkan dan yang telah dihasilkan dari KTT terdahulu.
Baca Juga
Advertisement
"Satu tahun paska [KTT COP26] Glasgow, belum ada kemajuan global signifikan. Untuk itu COP 27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk majukan ambisi, namun juga implementasi. Termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang," kata Ma’ruf dalam keterangannya, Selasa (8/11/2022).
Lebih lanjut Wapres Ma’ruf menyampaikan, poin penting kedua adalah implementasi kesepakatan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing negara. Sebab, setiap negara memiliki potensi yang berbeda dan apabila dimaksimalkan dapat membawa hasil yang terbaik. Bahkan dapat menjadi bantuan bagi negara lain yg memiliki keunggulan berbeda.
"Kita semua harus menjadi bagian dari solusi. Semua negara harus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, dengan semangat _burden-sharing_ (pembagian beban) bukan burden-shifting (pemindahan beban). Negara yang lebih mampu harus membantu dan memberdayakan negara lainnya," imbuh Ma’ruf.
Poin ketiga, Ma’ruf menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi. Di antaranya investasi untuk transisi energi, pendanaan untuk aksi iklim, dan meningkatkan target penurunan emisi.
Ke depan, Wapres menekankan langkah nyata seperti ini akan terus dilanjutkan, khususnya dalam keketuaan Indonesia pada KTT G20 dan ASEAN 2023.
"Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Ke depan, melalui Keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan terus memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim," papar Wapres Ma’ruf.
Posisi Indonesia dalam KTT COP27
Menutup pernyataannya, kembali Ma’ruf mengajak seluruh negara di dunia untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan.
"Kita harus mengambil langkah konkret dan memperkuat kolaborasi berlandaskan dialog dan kepercayaan. Demi mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan," pungkas Ma’ruf.
Sebagai informasi, posisi Indonesia dalam KTT COP27 cukup strategis karena selain sebagai memimpin Presidensi KTT G20, pada 2023 Indonesia akan menjadi ketua ASEAN.
Sejak KTT COP26 hingga awal Oktober 2022, Indonesia telah melakukan langkah-langkah penting sebagai tindak lanjut.
Di antaranya memprioritaskan transisi energi berkelanjutan dalam agenda presidensi G20 Indonesia, mendorong operasionalisasi dari rencana (_Forestry and Other Land Use_/FOLU) _net-sink_ 2030, dan meluncurkan _country platform_ untuk pendanaan transisi energi.
Di sektor energi, Indonesia juga telah mengembangkan peta jalan menuju pencapaian _net zero emission_ (NZE) pada 2060.
Advertisement
Wapres Ma’ruf Amin Ajak Kerja Kolektif Atasi Krisis Planet
Wapres Ma’ruf Amin menyatakan saat ini terdapat tiga krisis planet (triple planetary crisis) yakni perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang sangat mendesak untuk diatasi.
"Dalam situasi krisis seperti ini tidak ada pilihan lain kecuali bekerja sama. Paradigma kolaborasi harus kita kedepankan," kata Ma’ruf dikutip dalam keterangannya, pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP) ke-27, Mesir, Selasa (8/11/2022).
Ma’ruf menyebut, Indonesia juga telah menyampaikan Enhanced Nationally Determined Contribution yang memuat peningkatan target penurunan emisi Indonesia menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri, dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.
"Peningkatan ini selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan kami, antara lain perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40. Guna memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism," ujarnya.
Namun demikian, tutur Ma’ruf, semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas. Termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan, investasi untuk transisi energi, dan pendanaan untuk aksi iklim.
"Untuk itu COP27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk majukan ambisi, namun juga implementasi, termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang," pintanya.