Liputan6.com, Jakarta Penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bisa menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 pada perayaan HUT Partai Perindo menuai beragam reaksi, khususnya dari kalangan partai politik.
Partai Keadilan Sosial (PKS) misalnya, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengkritik sikap Jokowi dan menilai seorang presiden tidak mesti terlalu jauh ikut dalam meramaikan bursa capres. Bagi PKS, sikap kepala negara harus sebagai negarawan, bukan menjadi pendukung kandidat.
Advertisement
"Presiden itu kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, maka sikapnya harus sebagai negarawan bukan politisi semata apalagi menjadi supporter kandidat, itu tidak baik," kata Juru Bicara Kholid kepada Wartawan, Rabu (9/11/2022).
Menurutnya, Seorang Presiden juga harus berdiri di atas semua kelompok. Selain itu, bersikap adil terhadap semua pihak.
"Sebagai negarawan harus berdiri di atas semua kelompok, bersikap adil dan proporsional untuk semua," ucapnya.
Kholid mengatakan, tugas pemimpin adalah menghadirkan rasa keadilan. Hal ini yang akan merekatkan rasa persaudaraan sesama anak bangsa.
"Tugas pemimpin menghadirkan sense of justice, sense of equity, jadi ada fairness, inilah yang akan menjadi modal besar dalam merekatkan rasa persaudaraan sesama anak bangsa," ujarnya.
Sementara itu, Partai Demokrat melalui Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan juga mengkritik pernyataan Jokowi dan menilai terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan. Bagi Demokrat, harusnya seorang pemimpin mengajak anggotanya untuk bekerja secara serius.
Hinca mengaku, baru kali ini dirinya merasakan seorang presiden aktif dalam menggagas untuk persiapan diri menuju 2024 mendatang.
"Menarik memang membaca percaturan pencapresan kita menuju 2024, karena baru kali ini saya merasakan Presidennya aktif betul. Presiden aktifnya selain aktif dia jadi presiden, tapi aktif betul merespons, menggagas, mendorong untuk mempersiapkan diri menuju 2024 dari sisi itu," kata Hinca kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 8 November 2022.
Hinca pun ingin agar Presiden Jokowi tidak mesti terlalu jauh ikut dalam meramaikan bursa pencapresan. Justru, seorang pemimpin harus mengajak anggotanya untuk bekerja secara serius.
"Karena itu, saya kira presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan, justru sebaliknya mengajak para menteri-menteri bekerja serius mengurus pemerintahan dan negara ini. Terutama perekonomian kita yang belum baik-baik saja, belum juga tuntas misalnya tentang kesehatan," ujarnya.
PDIP Tanggapi Kritik Demokrat
Menanggapi Kritik Demokrat soal pernyataan Jokowi terkait Bursa Capres 2024, Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno justru menilai, bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah lebih mengarahkan para kandidat termotivasi untuk maju capres.
"Mendukung lebih tepat diartikan sebagai dorongan atau motivasi untuk maju bertarung," kata Hendrawan lewat pesan tertulis, Rabu (9/11/2022).
Menurutnya, Presiden Jokowi mendukung semua capres potensial. Hendrawan mengatakan, kata-kata mendukung belum tentu bermakna kepada calon tertentu.
"Logikanya, Presiden mendukung semua capres potensial. Kata-kata mendukung jangan terlalu dibebani makna keberpihakan atau pilihan kontestasional," ucap anggota DPR ini.
"Dalam kultur politik kita bahkan kata tersebut sudah jadi kata klise yang lebih bernuansa basa basi atau unggah-ungguh kultural," sambung Hendrawan.
Lebih lanjut, kata dia, Presiden Jokowi sedang fokus bekerja supaya tidak ada proyek besar negara yang mangkrak. Jokowi tidak ingin pemimpin selanjutnya tidak melanjutkan pembangunan.
"Presiden sekarang sedang fokus supaya tidak ada proyek-proyek besar yang mangkrak. Jangan sampai legacy yang ingin ditorehkan berantakan," tukasnya.
Senada, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai, pernyataan Jokowi adalah pujian yang wajar dari Presiden kepada capres-capres yang ada. Menurutnya, jangan dilihat sikap Jokowi untuk mengarahkan dukungan kepada capres tertentu.
"Yang pasti presiden harus netral dalam pilpres, jadi jangan melihat ini sebagai mengarahkan, ini bagian dari upaya Pak Jokowi untuk saling memuji, nanti juga akan muncul pujian lain bagi yang lainnya," kata Daniel lewat pesan tertulis, Rabu (9/11/2022).
Anggota DPR ini berpendapat, sikap Jokowi adalah menghargai capres-capres yang akan maju. Tujuannya, agar persaingan antar partai untuk Pilpres 2024 tetap kondusif.
"Menurut saya sebagai upaya menghargai calon yang ada, fokusnya adalah agar situasi kondusif tetap terjaga, antar partai nanti tidak saling menghujat, ini bagian untuk mengguyubkan suasana itu saja," pungkasnya.
Advertisement
Yakin Jokowi Akan Beri Restu Semua Kandidat Capres 2024
Sementara itu, Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meyakini Presiden Jokowi tidak hanya mendukung salah satu capres, melainkan semua kandidat yang maju.
"Saya meyakini bahwa Pak Jokowi sebagai Presiden RI akan mendukung dan memberikan restu kepada semua kandidat yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Siapapun yang terpilih adalah yang terbaik bagi rakyat dan bangsa Indonesia," kata Viva melalui keterangan tertulis, Rabu (9/11/2022).
"Jangan terlalu teganglah. Rileks dan santai saja," sambungnya.
Menurut Viva, adalah hal yang wajar jika Presiden Jokowi mengharapkan Prabowo menang di Pilpres 2024. Dia yakin harapan Jokowi juga sama kepada semua calon.
"Harapan Pak Jokowi agar jika Pak Prabowo akan maju di pilpres diharapkan dapat menang, adalah sesuatu yang wajar saja," kata Viva.
"Tentunya sebagai presiden akan memberikan peluang yang sama, bukan hanya kepada para menterinya yang akan maju di pilpres, tetapi semua pasangan calon," ucap Wakil Ketua Umum PAN ini.
Viva mengatakan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi tentu akan menjaga agar Pemilu 2024 dapat dilaksanakan secara luber, jurdil, berkualitas, dan berintegritas.
"Pemilu harus menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi politik yang kuat berdasarkan Konstitusi dan dukungan rakyat melalui pemilu presiden," tukas Viva.
Pujian Jokowi Jelang Pilpres
Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Pilpres 2024 sebagai jatah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, bukan merupakan sebuah dukungan.
Menurut dia, Jokowi sebagai pemimpin negara ingin menciptakan suasana psikologi politik bangsa yang lebih kondusif dan kuga agar Pilpres 2024 penuh kegembiraan.
"Pak Jokowi kan selalu bilang politik dengan kegembiraan dan membuat senang orang-orang di sekitarnya dan siapapun calon presiden yang akan maju di kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang," kata Basarah menjawab wartawan di Bandung, Selasa 8 November 2022.
Dia menegaskan pihaknya tak khawatir soal pernyataan Presiden Jokowi kepada Prabowo tersebut.
Pasalnya, kata Basarah, Jokowi juga kerap mengungkapkan pujian kepada pihak lain, termasuk kepada partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu. Bahkan, ia mengatakan, justru pujian itu lebih banyak disampaikan Jokowi untuk PDIP.
"PDI Perjuangan juga sering dipuji oleh Pak Jokowi, ya, baik yang dipuji dalam forum terbuka maupun forum tertutup, dan menurut saya Pak Jokowi lebih banyak memuji PDI Perjuangan dalam beberapa kesempatan," kata dia.
Senada, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menilai pernyataan Jokowi itu hanya sebuah pujian agar suasana politik menjadi gembira.
“Saya berada di dalam sehingga saya tahu suasana kebatinan yang ada, itu kan namanya HUT Perindo, HUT Partai kan dalam suasana kegembiraan, dan kemudian Pak Jokowi menaungi dan tentunya parpol untuk saling memuji, saling membangun harapan dalam kontestasi menuju Pilpres 2024,” kata Hasto pada wartawan, Rabu (9/11/2022).
Hasto menyebut pernyataan Jokowi itu bukan suatu dukungan terhadap pencalonan Prabowo tapi hanya pujian. Apalagi, ia mengingatkan yang bisa mendukung seseorang menjadi capres ialah rakyat bukan presiden.
“Jadi itu sebagai bagian dari upaya untuk saling memuji, itu yang dilakukan Pak Jokowi tapi semua kita tahu bahwa untuk menjadi presiden itu rakyat yang menentukan,” kata dia.
“Capres-cawapres yang mendukung kan rakyat melalui dukungan 50 persen plus 1 dan harus tersebar di 20 provinsi,” pungks Hasto.
Advertisement
