Minta Negara Minta Maaf ke Bung Karno, PDIP Beri Contoh Sikap Gus Dur

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menegaskan Soekarno bukan pengkhianat bangsa.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 10 Nov 2022, 12:44 WIB
Patung Presiden ke-1 RI Soekarno terpajang di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan patung Soekarno atau Bung Karno di Gedung Kementerian Pertahanan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menegaskan Soekarno bukan pengkhianat bangsa.

Namun, diketahui pernyataan Jokowi tanpa ada permohonan maaf atas perlakuan negara terhadap sang proklamator serta keluarganya.

Menurut Hasto, pemerintah harus berkaca dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Ketiga RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Atas peristiwa tahun 1964, disadari sepenuhnya tak terlepas dari konstelasi perang dingin pada saat itu.

Presiden Gus Dur lalu menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban 1965.

"Kita tahu bagaimana perlakuan dari pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya. Sampai misalnya Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk sekolah saja, itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik," kata Hasto di Blitar, Kamis (10/11/2022).

“Nah ini tentu saja apa yang diartikan sebagai suara kebenaran itu juga sebaiknya direspons oleh pemerintah,” tegas Hasto.

Hasto menjawab hal itu di sela ikut mendampingi para akademisi internasional yang berziarah ke Makam Bung Karno, di Kota Blitar, Kamis (10/11/2022), yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Mereka adalah para peserta acara napak tilas Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 bertajuk “Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective”.

Menurut Hasto, perhatian akademisi Internasional itu membuktikan bahwa dunia internasional saja menerima fakta Soekarno.

Bagaimana pidato Bung Karno di Markas PBB berjudul “To Build The World a New”, masih dianggap memiliki relevansi yang sangat kuat tentang pentingnya reformasi PBB.

“Dunia menerima Bung Karno. Bahkan di Konferensi Islam Asia Afrika, Bung Karno juga mendapat gelar sebagai pendekar pembebas dan pahlawan kemerdekaan bangsa Islam. Lalu di dalam negeri masih ada berbagai intervensi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan sejarah akhirnya membuktikan kebenarannya, sejarah tidak bisa dibendung oleh berbagai penindasan tirani,” kata dia.


Adalah Hal Tepat

Maka bagi pihaknya, lanjut Hasto, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, adalah hal tepat. Jokowi mengungkapkan bahwa Bung Karno adalah proklamator dan pahlawan nasional yang jasa-jasanya sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia

“Dan kita lihat bagaimana terbukti sebagaimana menjadi semboyan Bung Karno dan Ibu Mega ,satyam eva jayate, bahwa pada akhirnya kebenaran yang sejati itulah yang akan membimbing kita, yang akan menang,” tegasnya.

Diketahui, Pemerintah telah memberi gelar pahlawan nasional Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Ir. Soekarno atau Bung Karno.

Jokowi mengatakan bahwa Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.

"Tahun 1986 pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Ir. Soekarno, dan di tahun 2012 pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Ir. Soekarno. Artinya, Ir. Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya terkait Hari Pahlawan tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/11/2022).

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya