Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menilai, pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara bakal menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pusat kegiatan ekonomi tidak lagi bertumpu terlalu besar di Jakarta.
"Keputusan pemindahan ibu kota merupakan upaya signifikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang aman dan merata di Indonesia, dengan menggeser pusat gravitasi negara untuk kegiatan ekonomi," ujar Bambang pada G20 Special Event, HELP, Water & Disasters di Conrad Hotel, Bali, Jumat (11/10/2022).
Advertisement
Bambang menyatakan, pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara memainkan peran penting, sebab kota dan infrastrukturnya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.
"Pembangunan kota baru dapat berperan sebagai tulang punggung penting perekonomian lokal, regional dan nasional karena memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat," imbuhnya.
Oleh karenanya, pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara disebutnya akan mengangkat sebagian beban DKI Jakarta yang kini terlampau berat, sebagai pusat pemerintahan maupun kota industri.
"Saya juga ingin mencatat, bahwa langkah tersebut akan meringankan beban struktural berat yang dipikul oleh ibu kota Jakarta saat ini," kata Bambang.
"Pemindahan ibu kota akan mengangkat sebagian dari beban tersebut dan memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk memperkuat perannya sebagai pusat keuangan," tegasnya.
Untuk jangka panjang, ia mengatakan, Otorita IKN telah memasang target agar IKN Nusantara tumnuu menjadi salah satu kota yang paling berkelanjutan, tidak hanya di Asia, tetapi juga di dunia.
"Sebagai kota yang layak huni, kami membayangkan IKN Nusantara perlu dibangun dengan memperhatikan hal-hal berikut. Ibu kota baru harus mengusung lima elemen kota modern masa depan, yaitu hijau, cerdas, inklusif, risilien, dan berkelanjutan," tuturnya.
IKN Jadi Kota Netral Karbon Pertama di Indonesia pada 2045
Pemerintah RI dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan kajian ruang lingkup (scoping study) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) agar menjadi kota netral karbon pada 2045.
Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PPB, COP27. Langkah ini mempertegas komitmen Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam nationally-determined contributions (NDCs) sejalan dengan Paris Agreement.
"Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, IKN Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2022).
Menurut Bambang, kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi IKN untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.
Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon, dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.
Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060, dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030. Itu selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris.
"Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris," ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed.
Advertisement
166 Ribu Hektar Kawasan Hutan
Lebih jauh, kajian ini mengidentifikasi langkah-langkah bagi Nusantara untuk berada dalam jalur pencapaian nol emisi karbon. Hal tersebut antara lain dengan melindungi dan merestorasi sekurang-kurangnya 166 ribu ha kawasan hutan IKN.
Otorita IKN juga perlu merehabilitasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti koridor alam dan biodiversitas, serta daerah tangkapan air (kawasan di hulu sungai yang memasok air ke sungai).
Selain itu, kajian ini juga mencatat pembangunan di kawasan urban IKN perlu memanfaatkan bahan-bahan rendah karbon. Sekurang-kurangnya 80 persen energi di IKN perlu dihasilkan dari sumber-sumber baru dan terbarukan, dan 80 persen penduduknya bermobilitas menggunakan transportasi umum.
