Liputan6.com, Jakarta - Mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG). Tak hanya pembangunan IKN, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan ESG untuk semua proyek infrastruktur.
"Jika kita ingin menarik dana dari swasta atau internasional, maka cara strategis adalah memenuhi standar kualitas, termasuk ESG itu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Launching of ESG and Manual di Movenpick, Jimbaran, Bali, Sabtu, (12/11/2022).
Advertisement
Pemerintah masih mengutamakan partisipasi pihak swasta dalam membangun IKN Nusantara. Hal ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan membiayai sekitar 20 persen dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Meski sebagian besar menggunakan dana swasta, pemerintah memastikan akan menyeleksi secara ketat para investor di ibu kota nusantara. Pemerintah mengedepankan kualitas investasi dan penerapan ESG-nya.
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi kementerian yang menggarap pembangunan IKN. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi pelaksana pembangunan IKN dan infrastruktur nasional.
"Jadi kita akan bersama-sama nanti dengan Kementerian PUPR yang banyak juga memegang projek IKN saat ini, nanti akan bersama-sama menerapkan (ESG)," kata dia.
Sri Mulyani mengatakan membangun IKN Nusantara bukan hanya sekedar memindahkan pusat pemerintahan. Melainkan sekaligus menciptakan cara hidup baru yang mengutamakan aspek berkelanjutan.
"Bapak Presiden sering sampaikan bahwa ini tidak sekadar memindahkan tetapi menjadi cara hidup baru termasuk dari sisi aspek green-nya,” ungkapnya.
Apalagi, prinsip-prinsip mengenai ESG memang sudah seharusnya diterapkan dalam setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan yang memprioritaskan aspek ramah lingkungan, tidak merugikan, menguntungkan sosial dan memiliki tata kelola yang sangat baik.
“Saya tentu sangat senang bahwa prinsip ini akan dibangun dan ditumbuhkan terus,” pungkasnya.
IKN Jadi Kota Netral Karbon Pertama di Indonesia pada 2045
Pemerintah RI dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan kajian ruang lingkup (scoping study) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) agar menjadi kota netral karbon pada 2045.
Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PPB, COP27. Langkah ini mempertegas komitmen Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam nationally-determined contributions (NDCs) sejalan dengan Paris Agreement.
"Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, IKN Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2022).
Menurut Bambang, kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi IKN untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.
Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon, dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.
Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060, dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030. Itu selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris.
"Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris," ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed.
Advertisement
166 Ribu Hektar Kawasan Hutan
Lebih jauh, kajian ini mengidentifikasi langkah-langkah bagi Nusantara untuk berada dalam jalur pencapaian nol emisi karbon. Hal tersebut antara lain dengan melindungi dan merestorasi sekurang-kurangnya 166 ribu ha kawasan hutan IKN.
Otorita IKN juga perlu merehabilitasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti koridor alam dan biodiversitas, serta daerah tangkapan air (kawasan di hulu sungai yang memasok air ke sungai).
Selain itu, kajian ini juga mencatat pembangunan di kawasan urban IKN perlu memanfaatkan bahan-bahan rendah karbon. Sekurang-kurangnya 80 persen energi di IKN perlu dihasilkan dari sumber-sumber baru dan terbarukan, dan 80 persen penduduknya bermobilitas menggunakan transportasi umum.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
