Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi pembicara dalam acara bertajuk Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Aparatur Pemerintah Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Islam.
"Ada orang mengatakan, Islam apa Pancasila. Sebenarnya Pancasila dan Islam tidak saling bertentangan, tidak saling menegasikan," tutur Ma'ruf di Kantor Gubernur Banten, Serang, Banten, Senin (14/11/2022).
Advertisement
Ma'ruf menegaskan, seorang muslim yang baik tentu dapat menjadi pancasilais, dan pribadi pancasilais pun bisa merupakan muslim yang baik. Kedua hal tersebut tidaklah layak untuk dipertentangkan.
"Sehingga tidak ada lagi orang pilih pancasilais atau Islam, saya kira itu pertanyaan yang tidak betul. Sebagai orang Indonesia kita harus Pancasila, tapi sebagai seorang muslim kita muslim," jelas dia.
Lebih lanjut, kata Ma'ruf, Pancasila merupakan hasil kesepakatan nasional oleh pejuang kemerdekaan, yang berisikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial. Dalam bahasa agama, Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI disebut misakhul wathoni.
"Indonesia ini darul misakh, negara kesepakatan. Karena itu tidak boleh kita mengingkari kesepakatan. Tidak boleh mencederai kesepakatan, itu namanya mukholafatul misakh. Mengganti Pancasila, NKRI, itu namanya mukhalafatul misakh," Ma'ruf menandaskan.
Hadapi Resesi Global, Indonesia Tak Bisa Lepas dari Nilai Pancasila
Ketidakpastian global di tengah ketegangan geopolitik dunia potensi berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Terlebih bayang-bayang ancaman krisis pangan, krisis energi hingga resesi terus mengintai banyak negara saat ini.
Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menyatakan, Indonesia harus memastikan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam sistem hukum nasional di tengah kerawanan pangan dan energi.
"Persis pada perayaan tahun ke-100 pendidikan tinggi hukum nanti, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi di tengah bayang-bayang ketidakpastian global yang saat ini masih berlangsung akibat pandemi, kerawanan di bidang pangan dan energi," kata Ari Kuncoro dalam keterangan tertulis, Selasa (1/11/2022).
Ari turut menekankan peranan penting pihak akademisi di bidang hukum guna mengawal penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia.
"Hendaknya FHUI bersiap untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam sistem hukum nasional akan menghasilkan proses berdemokrasi yang mengkonsolidasikan masyarakat dan bukan malah menjadikan masyarakat terpolarisasi," ungkap dia.
Senada, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmon Makarim menyampaikan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kepribadian dan kepentingan nasional pada sistem hukum nasional.
Jika hal ini tidak diantisipasi, ia mengingatkan itu bisa berakibat pada ancaman sosial dan ekonomi di Tanah Air.
Menurut Edmon, terdapat bentuk intervensi dalam bidang legislasi yang berpotensi menghasilkan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 telah mengidentifikasi jenis dan dimensi ancaman.
"Terdapat bentuk intervensi dalam bidang legislasi dalam bentuk narasi berbentuk kajian yang merupakan perpanjangan tangan geopolitik. (Menghadapi) bentuk ancaman riil seperti itu, tentunya tidak bijak bila kita menutup diskursus," tuturnya.
Advertisement
Kapolri Ajak Kaum Muda Kawal Pancasila dan NKRI
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar Stadium General bertema Pemuda dan Dinamika Kebangsaan, Sabtu (29/10/2022).
Kegiatan kuliah umum ini dirangkai dengan pembacaan teks Sumpah Pemuda dan deklarasi Muda Kawal NKRI. Hadir sebagai pembicara kunci, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang datang bersama jajaran.
Kapolri disambut tarian tradisional selamat datang dari mahasiswa UIN. Jenderal Sigit pun menyapa ramah mahasiswa yang sudah menunggu kedatangannya di Auditorium II, Kampus III UIN Walisongo ini.
Dengan penuh senyum, Jenderal Sigit mulai memaparkan isi kuliahnya. Sebelum menyampaikan berbagai tantangan bangsa dan refleksi Sumpah Pemuda, Kapolri merasa suasana keakraban yang luar biasa dari civitas UIN Walisongo.
"Terima kasih atas kehangatan dan keakraban ini. Semoga mahasiswa UIN, adik-adikku, anak-anakku jadi orang yang hebat dan berprestasi. Mari bersatu padu menjadi generasi yang tangguh agar tercipta Indonesia Emas 2045," Kata Jenderal Sigit.
Sigit lantas memaparkan refleksi Sumpah Pemuda. Diungkap Sigit, Presiden Soekarno di hari peringatan Sumpah Pemuda ke-35 mengatakan, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, bangsa ini hanya akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu Tanah Air. Kepuasan ini bukan tujuan akhir.
Sejarah, lanjut Kapolri, harus dijadikan pelajaran. Selama lebih kurang 350 tahun, Indonesia dijajah oleh berbagai bangsa. Seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Yang dihadapi saat itu juga bukan hanya penjajah, tetapi bangsa sendiri. Karena ada politik pecah belah.
Siapa yang mempersatukan? Kata Kapolri, adalah para pemuda dengan berbagai pergerakan dan kelompok organisasinya. Dasarnya muncul musuh dan kepentingan bersama. Gerakan persatuan ini ditabuh pada 28 Oktober, Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda.
Pemuda terus berjuang dan berhasil memanfaatkan situasi hingga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 45. Perumusan falsafah negara, Pancasila, juga terjadi alot. Saat itu, untuk menjaga persatuan yang telah dibangun kaum muda, pendiri bangsa memutuskan jalan tengah, Pancasila.
"Semangat toleransi, bersatu, dan semangat perjuangan ini yang harus dijaga dan digelorakan. Ini jadi pengingat ke depan menghindari politik pecah belah," imbau Kapolri.
