DPR Siap Bersurat ke Kapolri Soal Dugaan Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengaku, belum menerima laporan hasil penyelidikan (LHP) terkait adanya penambangan batu bara ilegal di wilayah Polda Kalimantan Timur.

Diketahui, ramai diberitakan sebelumnya soal Ismail Bolong tentang dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oknum anggota Polri dan pejabat utama Polda Kalimantan Timur.

“Yang pasti belum sampai ke meja saya. Sekretariat belum dapat mungkin (soal LHP),” kata Pacul kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (15/11/2022).

Pacul mengaku, sebagai ketua komisi yang membidangi hal terkait, belum melakukan komunikasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait beredarnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkop Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

“Saya tidak ada lakukan apapun soal ini, belum ada komunikasi. Saya tidak tahu anggota Komisi 3. Tapi secara resmi saya sebagai ketua, tidak pernah bersurat. Kalau nanti mau (dibahas Komisi III), ya disuratkan juga bisa,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan ini.

Sementara, kata Pacul, perihal administrasi surat-menyurat tentu perlu kesepakatan seluruh Anggota Komisi III DPR yang mewakili fraksi-fraksi partai untuk diputuskan perlu ditindaklanjuti atau tidak. Sebab, ia sebagai ketua, dirinya kan menjalankan rapat sesuai kesepakatan bersama anggota komisi dan tidak bisa sewenang-wenang.

“Kalau ada surat masuk konsensus yang harus dibuat. Pasti kita declare bersama-sama. Perlu ditindaklanjuti atau tidak? Itu di situ, di forum itu diputuskan. Kalau enggak ada kata sepakat, di-voting,” jelas dia.