Liputan6.com, Jakarta PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (Kode saham: BSBK), salah satu pengembang properti terkemuka dan terpercaya di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini tengah gencar mengembangkan dan mengelola kawasan Balikpapan Superblock.
Di kawasan seluas 14 hektar itu, Perseroan membangun kondominium, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan pusat hiburan/wisata. Seiring rencana kepindahan Ibuka Kota Baru ke IKN Nusantara, Manajemen BSBK meyakini, di masa depan, kawasan Balikpapan Superblock akan semakin diminati oleh berbagai kalangan baik untuk hunian maupun investasi.
Advertisement
Direktur Utama BSBK, Christopher Sumasto Tjia, mengemukakan bahwa Balikpapan Superblock hadir di gerbang Kota Balikpapan. BSBK mengembangkan dan menata kawasan Balikpapan Superblock ini dengan konsep Superblock dan One Stop Living.
“Fasilitas itu mulai dari supermarket, shopping center, sekolah bertaraf internasional, hunian keluarga eksklusif, perhotelan ekslusif, food center, tempat rekreasi, sport center, klinik kesehatan hingga entertainment yang saling terintegrasi dan mampu memudahkan dalam melakukan aktivitas di kawasan Balikpapan Superblock,” katanya dalam siaran pers di Balikpapan, Senin (14/11/2022).
Menurut Christopher, perusahaan properti terpadu yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 November 2022 itu lagi hangat diperbincangkan. “Banyak masyarakat ingin tahu project apa saja yang kami miliki, kelola dan kembangkan,” katanya.
Secara rinci, demikian Christopher, proyek BSBK terkenal dengan konsepnya yang memiliki sembilan (9) Element. Mulai dari Healthy Service, PAM Clinic yang saat ini telah berjalan dengan tujuan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Balikpapan dan sekitarnya. Healthy Service dan PAM Clinic akan terus berkembang ke depannya.
Kemudian lanjut Christopher, ada Education yang menghadirkan Sekolah bertaraf Internasional. Ada juga Business Center yang menghadirkan gedung-gedung perkantoran untuk disewakan. Salah satunya gedung PAM Tower. Di dalamnya sudah di tempati oleh beberapa perusahaan.
Salah satu yang tidak kalah penting adalah BSBK menghadirkan Residential dengan menawarkan hunian, mulai dari Apartemen, Condotel Pentapolis Residence. Hunian ini sudah terjual sebanyak 462 dari 681 unit. Adapun yang tersewa sudah mencapai 67 persen
“Tidak hanya itu, kawasan BSBK juga memiliki tiga (3) Hotel, yaitu Grand Jatra Hotel, Astara Hotel dan J.Icon Hip Hotel yang memiliki nilai akumulasi pengunjung sangat tinggi,” tutup Christopher.
Investor IKN Nusantara Diseleksi Ketat, Wajib Jalankan ESG
Mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG). Tak hanya pembangunan IKN, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan ESG untuk semua proyek infrastruktur.
"Jika kita ingin menarik dana dari swasta atau internasional, maka cara strategis adalah memenuhi standar kualitas, termasuk ESG itu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Launching of ESG and Manual di Movenpick, Jimbaran, Bali, Sabtu, (12/11/2022).
Pemerintah masih mengutamakan partisipasi pihak swasta dalam membangun IKN Nusantara. Hal ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan membiayai sekitar 20 persen dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Meski sebagian besar menggunakan dana swasta, pemerintah memastikan akan menyeleksi secara ketat para investor di ibu kota nusantara. Pemerintah mengedepankan kualitas investasi dan penerapan ESG-nya.
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi kementerian yang menggarap pembangunan IKN. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi pelaksana pembangunan IKN dan infrastruktur nasional.
"Jadi kita akan bersama-sama nanti dengan Kementerian PUPR yang banyak juga memegang projek IKN saat ini, nanti akan bersama-sama menerapkan (ESG)," kata dia.
Sri Mulyani mengatakan membangun IKN Nusantara bukan hanya sekedar memindahkan pusat pemerintahan. Melainkan sekaligus menciptakan cara hidup baru yang mengutamakan aspek berkelanjutan.
"Bapak Presiden sering sampaikan bahwa ini tidak sekadar memindahkan tetapi menjadi cara hidup baru termasuk dari sisi aspek green-nya,” ungkapnya.
Apalagi, prinsip-prinsip mengenai ESG memang sudah seharusnya diterapkan dalam setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan yang memprioritaskan aspek ramah lingkungan, tidak merugikan, menguntungkan sosial dan memiliki tata kelola yang sangat baik.
“Saya tentu sangat senang bahwa prinsip ini akan dibangun dan ditumbuhkan terus,” pungkasnya.
Advertisement
IKN Jadi Kota Netral Karbon Pertama di Indonesia pada 2045
Pemerintah RI dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan kajian ruang lingkup (scoping study) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) agar menjadi kota netral karbon pada 2045.
Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PPB, COP27. Langkah ini mempertegas komitmen Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam nationally-determined contributions (NDCs) sejalan dengan Paris Agreement.
"Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, IKN Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2022).
Menurut Bambang, kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi IKN untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.
Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon, dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.
Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060, dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030. Itu selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris.
"Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris," ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed.
