Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN ) Erick Thohir menjamin stok pupuk subsidi di Indonesia mencukupi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo terhadap jajarannya untuk memastikan pasokan pangan nasional di tengah ketegangan geopolitik dunia.
Advertisement
Erick mencatat, stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis Urea dan NPK mencapai 720.552 ton per 15 November 2022. Rinciannya pupuk Urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton.
"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi. Pupuk bersubsidi ini siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)," kata Erick dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (16/11).
Untuk memastikan penyaluran, Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang lengkap. Fasilitas ini terdiri dari 3 unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit Distribution Center (DC) di Makassar (3 unit), Medan (2 unit), Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar.
"Kemudian 590 gudang dengan kapasitas2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi," kata Erick.
Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkanketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi.
Saat ini kios pupuknon-subsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di sejumlah provinsi, seperti Bali,Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.
"Program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal,maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga," ujar Erick.
Pasokan Bahan Baku
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan, PIHC sejatinya telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir tahun 2023.
Upaya pengamanan bahan baku dilakukan dengan beberapa cara, seperti bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk khususnya fosfat dan kalium denganharga yang kompetitif.
Untuk memperkuat upaya tersebut, PIHC juga sudah membuka kantor perwakilan di Dubai sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku.
PIHC juga tengah membangun pabrik-pabrik baru sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi pupuk guna memenuhi kebutuhan nasional baik subsidi dan non subsidi, maupun pasar internasional, antara lain rencana pembangunan Pabrik urea Pusri 3B di Palembang dan penyelesaian pabrik NPK di Lhokseumawe serta mengkaji pembangunan pabrik pupuk di Papua Barat.
"Pupuk Indonesia memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan berusaha menjaga harga pupuk komersial atau non subsidi tetap terjangkau, dengan berusaha menetapkan harga di bawah dari harga pasaran internasional," ujar Bakir
Advertisement
Jokowi Minta Kelangkaan Pupuk Jangan Dianggap Sepele
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masalah kelangkaan pupuk agar mendapatkan titik terang dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Masalah pupuk ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena dampaknya sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat dunia.
"Masalah pupuk jangan disepelekan," kata Jokowi saat membuka KTT G20 di Hotel Kempinski, Bali, Selasa (15/11).
Di depan para kepala negara dan pemimpin negara G20, Jokowi meminta masalah pupuk ini bisa segera diselesaikan. Pupuk harus tersedia dengan harga terjangkau.
"Jika tidak, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram," ungkap Jokowi.
Dampak terburuk dari kelangkaan pupuk ini bisa menyebabkan krisis pangan di dunia. Sebab sektor pertanian bisa mengalami gagal panen karena tidak ada pupuk.
"Kelangkaan pupuk akan mengakibatkan gagal panen di berbagai belahan dunia," katanya.
