Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR RI berharap, PT Hutama Karya (Persero) dapat memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) seefisien mungkin guna menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Adapun Hutama Karya menerima tambahan suntikan dana PMN Tunai 2022 periode I sebesar Rp 23,85 miliar yang sedang dalam proses pencairan, dan periode II sebesar Rp 7,5 triliun dari dana cadangan pembiayaan investasi.
Advertisement
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh meminta, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera harus memperhatikan hal-hal yang vital, mulai dari riset terhadap lokasi yang hendak dibangun hingga kualitas jalan tol yang dihasilkan.
Sehingga, nantinya penggunaan dana PMN 2022 yang dialokasikan untuk pembangunan jalan tersebut dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
Hal itu disampaikan Husein dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Hutama Karya (Persero), terkait Pendalaman PMN Tunai tahun 2022, Rabu (16/11/2022).
"Ini bukan kali pertama bagi PT Hutama Karya menerima PMN untuk menyelesaikan JTTS tersebut. Harusnya PT Hutama Karya memperhatikan dengan benar penggunaan dana PMN tersebut, jangan sampai dana yang besar tersebut hanya sekedar menyelesaikan pembangunan JTTS tanpa memperhatikan hal-hal penting yang vital. Mulai dari riset akan lokasi pembangunan jalan tol dan juga tentunya kualitas," urainya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan penugasan yang diberikan kepada Hutama Karya agar dapat dilakukan dengan baik.
Sebab, ia menilai, jika jalan yang dibangun Hutama Karya selaku perusahaan BUMN hasilnya kurang baik, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah jadi taruhannya.
"Saya ingatkan lagi, mohon PMN ini betul-betul digunakan dengan baik ya. Dana membangun jalan tol ini betul-betul bisa seefisien mungkin. Karena ini memang penugasan," pinta Husein.
"Kalau memang dampaknya kepada masyarakat secara sosial itu akan betul-betul dirasakan dengan baik. Masyarakat pun akan mengapresiasi sekali apa yang telah dikerjakan pemerintah," pungkas dia.
Sri Mulyani: PMN Hutama Karya Bakal Cetak Rekor, Capai Rp 31,3 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022 sebesar Rp 7,5 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero). Dengan tambahan itu, jumlah yang didapat perusahaan akan mencatatkan rekor tertinggi.
Dengan tambahan Rp 7,5 triliun, berarti Hutama Karya akan mendapat PMN 2022 dengan total Rp 31,3 triliun, dari sebelumnya yang telah disetujui Rp 23,85 triliun. Menurut Sri Mulyani, dana ini bersumber dari cadangan pembiayaan untuk tahun 2022.
"Kami menyampaikan juga tambahan lagi PMN sebesar Rp 7,5 triliun jadi kalau Hutama Karya tadi sudah mendapati Rp 23,85 triliun, tambah Rp 7,5 triliun ini, Hutama Karya memecahkan rekor dapat PMN sampai Rp 31,3 triliun, PT Hutama Karya, untuk 1 perusahaan. Itu sama dengan anggarannya Kemenkeu secara keseluruhan pak satu tahun," terangnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Kamis (22/9/2022).
Menkeu Sri Mulyani mengungkap, dana ini sebagai tambahan untuk proses penyelesaian proyek jalan tol trans sumatera (JTTS). Utamanya untuk jalan tol Sumatera tahap I.
"Dan kami terus melakukan beberapa indikator kinerja seperti yang diasampaikan komisi XI," kata dia.
Untuk diketahui, progres pembangunan jalan tol yang menyangkut itu diantaranya ruas tol Binjai-Pangkalan Brandan seksi 2 (Stabat-Tanjung Pura) sepanjang 26,2 kilometer yang telah rampung 57 persen. Tol seksi 3 (Tanjung Pura-Pangkalan Brandan) sepanjang 18,9 km telah rampung 27,67 persen.
Hutama Karya juga mengejar menyelesaikan pembangunan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tidji-Seulimum), Seksi 5 (Blang Bintang-Kutobaro) dan Seksi 6 (Kutobaro-Simpang Baitussalam) sepanjang 74,2 km.
Dalam catatan Liputan6.com, untuk PMN 2022, Hutama Karya memang mengusulkan Rp 31,3 triliun pada tahun lalu.
Advertisement
PMN Non Tunai
Selain membahas mengenai PMN tunai tambahan tersebut, Menkeu Sri Mulyani juga mengusulkan PMN Non Tunai untuk Hutama Karya. Jika dikonversi, nilainya diperkirakan sebesar Rp 1,93 triliun dalam bentuk tanah aset properti eks BPPN.
Ini akan dipakai sebagai upaya pengoptimalan aset barang milik negara (BMN) sehingga diharapkan membantu oendanaan penugasan pembangunan JTTS.
"Untuk Hutama Karya kita mengajukan tambahan lagi PMN dari cadangan pembiayaan sebesar Rp 7,5 riliun ini juga belum dibahas dan ini yang akan kami sampaikan," ujarnya.
