Liputan6.com, Jakarta Untuk mengatasi hambatan pemasaran komoditas Indonesia menembus pasar dunia, khususnya Uni Eropa, PT Surveyor Indonesia (PTSI) meluncurkan platform Sutainable Jurisdiction Indicators (SJI).
“Sebagai agent of development , PTSI mendukung Bappenas dalam penerapan SJI,” ujar Direktur Utama PTSI M. Haris Witjaksono dalam sambutannya di Forum B20, Bali (11 Nopember 2022).
Advertisement
Haris melanjutkan bahwa Indonesia telah membuat langkah besar dalam transisi menuju keberlanjutan, terutama di sektor komoditas, khususnya di bidang pangan dan pertanian.
“Kami percaya bahwa inisiatif yang berfokus pada kabupaten, seperti SJI, akan membawa manfaat bagi pemangku kepentingan seluas-luasnya, termasuk mereka yang berisiko tertinggal. Kuncinya sekarang adalah memperkuat dan mengomunikasikan kemajuan untuk memastikan bahwa kabupaten diakui dan dapat menunjukkan kinerjanya sejalan dengan persyaratan pasar global,” ujarnya.
SJI telah dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan sejalan dengan komitmen global Indonesia terhadap SDGs dan Perjanjian Perubahan Iklim Paris.
Pada awalnya SJI diterapkan pada produksi komoditas tetapi kemudian dikembangkan ke pembangunan daerah yang lebih luas.
23 Kriteria
Sementara itu Martinus Nata, expert ESG dan SDGs PTSI, dalam forum yang sama menyatakan bahwa SJI ini juga telah memasukkan kriteria proteksi area hutan, mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan, akses informasi publik, partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten, pendaftaran dan sertifikasi petani kecil, dan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan lainnya.
“Ada 23 indikator SJI yang telah dikelompokkan ke dalam empat tema: lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola,” jelasnya.
Setiap area tematik selaras dengan beberapa SDGs untuk memberikan kohesi dengan prioritas keberlanjutan global.
Selanjutnya
Platform data SJI memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan kabupaten berdasarkan 23 indikator. Berdasarkan kriteria tersebut, akan tampak mana saja kabupaten yang terdepan pada skala nasional dan kabupaten mana yang perlu bantuan untuk meningkatan kinerja SDGnya.
“SJI membantu kabupaten untuk mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada pembuat kebijakan, pelaku rantai pasokan, dan pasar global,“ kata Nata.
Dia menambahkan bahwa data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam proses perencanaan pembangunannya dan membantu pelaku pasar untuk mendorong keberlanjutan melalui keputusan pengadaan mereka.
Advertisement
Kerja Sama
PTSI tengah berupaya mengumpulkan data historis untuk merunut kemajuan menuju keberlanjutan dan peningkatan daya saing komoditas lokal di pasar global dari waktu ke waktu. Ke depan, PTSI akan terus bekerja sama dengan Bappenas untuk lebih mengembangkan dan menyempurnakan platform data.
Platform ini akan segera tersedia untuk umum, dalam rangka meningkatkan komunikasi tentang keberlanjutan yurisdiksi di Indonesia.
SJI juga sedang mengembangkan modul tambahan tentang keterlacakan asal usul minyak sawit dan nantinya akan diikuti sejumlah komoditas lain yang menghadapi hambatan penetrasi pasar di luar negeri seperti kopi, cokelat, dan lainnya.
