Mekanisme Penggunaan Dana Pandemic Fund Sedang Dibuat, Target Selesai Desember 2022

Mekanisme penggunaan dana dari Pandemic Fund sedang dibuat dan target Desember 2022 selesai.

oleh Fitri Haryanti Harsono diperbarui 17 Nov 2022, 12:00 WIB
Founder & CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih soal Dana Pandemi (Pandemic Fund) dalam acara G20 Side Event bertajuk, Redesigning Pandemic Prevention, Preparedness, and Response: Lessons Learned and New Approaches di Conrad Hotel, Nusa Dua Bali, Bali pada Senin, 14 November 2022. (Dok CISDI)

Liputan6.com, Bali Mekanisme penggunaan dana dari Pandemic Fund, hasil kesepakatan Presidensi G20 Indonesia sedang dibuat. Mekanisme penggunaan dana yang dimaksud akan mencakup negara-negara mana saja yang dapat menerima dana dari Pandemic Fund dan menyasar pada bidang apa saja.

Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiative (CISDI) Diah Satyani Saminarsih mengungkapkan, akhir tahun Desember 2022 ditargetkan keluar 'Call for Proposal' (CfP) terkait mekanisme penggunaan dana dari Pandemic Fund.

“Untuk operasionalisasinya sekarang sedang dibuat, akhir Desember nanti, yang namanya Request of Proposal atau Call for Proposal harus ada. Jadi, sekarang disiapkan (dananya) mau dipakai untuk apa,” ungkap Diah dalam G20 Side Event bertajuk, Redesigning Pandemic Prevention, Preparedness, and Response: Lessons Learned and New Approaches di Conrad Hotel, Nusa Dua Bali, Bali, ditulis Kamis, 17 November 2022.

Lebih lanjut, Diah menyoroti penggunaan dana dari Pandemic Fund untuk Indonesia sendiri. Termasuk tentang bisa atau tidaknya Indonesia mengajukan daftar kebutuhan prioritas penggunaan dana dari Pandemic Fund untuk kemajuan sistem kesehatan.

Apalagi saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia berfokus melakukan transformasi sistem kesehatan. Ada 6 pilar transformasi kesehatan, yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. 

“Nah, bagaimana menentukan prioritas (penggunaan Dana Pandemi)? Pertama pertanyaannya, ke negara-negara mana saja (sasarannya). Kalau dibilang ini Pandemic Fund kan sangat banyak negara yang bisa mendapat prioritas pertama,” terang Diah.

“Kedua, apa yang menjadi prioritas pendanaan selanjutnya dari negara seperti Indonesia, misalnya. Apakah Indonesia bisa mengeluarkan sebuah list (daftar) di mana (dana) itu menjadi prioritas kesehatan Indonesia."


Jumlah Dana Masih Kurang

Pramuniaga melayani pengunjung di salah satu pertokoan di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (14/8/2021). Pemerintah resmi menanggung PPN 10 persen atas sewa toko atau gerai para pedagang eceran untuk mendorong dunia usaha agar bertahan dari krisis pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pengumpulan dana untuk Pandemic Fund sudah lebih dari USD1,4 miliar. Dana ini merupakan komitmen finansial yang berasal dari 24 donor negara dan 3 filantropi. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target yang sebesar USD31,1 miliar.

“Pandemic Fund terkumpul USD1,4 miliar, kira-kira baru-baru 10 persen dari target. Dari sudut pendanaan ya masih harus dikumpulkan terus,” Diah Satyani Saminarsih menerangkan.

“Saya rasa pidato Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kemarin juga menyampaikan hal yang sama, bahwa masih harus dipenuhi jika melihat. Dari sisi bagaimana pendanaan ini akan digunakan karena telah dikumpulkan dapat digunakan, bahkan dalam 10 persen pun sudah harus digunakan.”

Walau begitu, komitmen penggalangan dana Pandemic Fund yang diambil dalam Presidensi G20 Indonesia merupakan hal yang sungguh patut diberikan applause (apresiasi).

“Kita berikan pujian adanya Pandemic Fund. Dengan langkah leadership (kepemimpinan) G20 Indonesia merupakan langkah lanjutan untuk mengisi leadership seperti dengan sesuatu yang mungkin banyak yang harus dibutuhkan,” ucap Diah.

“Kita baru 10 persen dari target (dana untuk Pandemic Fund). Kalau kita melihat paparan yang tadi, salah satu yang menjadi prioritas adalah vaccine manufacturing hub (Pusat Manufaktur Vaksin). Lalu, apakah itu menjadi salah satu fokus, kalau dari sudut advokasinya CISDI, yang namanya resiliensi dan sistem kesehatan dan transformasi pelayanan primer itu sangat penting.”

Pada Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan Negara G20 (2nd G20 Joint Finance and Health Ministers’ Meeting/JFHMM), mereka mendengarkan pembaruan kabar mengenai perkembangan termasuk panduan strategi Pandemic Fund oleh para co-chairs Dewan Pengelola Pandemic Fund Chatib Basri dari Indonesia dan Menteri Kesehatan Rwanda Daniel Ngamije. 

Pertemuan JFHMM tanggal 13 November 2022 di Bali ini membuat semua Negara Anggota G20 menantikan peluncuran ‘Call for Proposal’ pertama sesegera mungkin.


Suara dari Masyarakat Sipil

Kondisi kios yang berada di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (14/8/2021). Pemerintah resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen atas sewa toko atau gerai para pedagang eceran (sewa toko bebas PPN) untuk mendorong dunia usaha bertahan dari krisis pandemi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selanjutnya, bagaimana peran masyarakat sipil (civil society) terhadap adanya dana dari Pandemic Fund? Dari sudut global, menurut Diah Satyani Saminarsih sekarang dalam tata kelola global Pandemic Fund, ada voting rights atau hak pilih.

Challenge (tantangan) yang sekarang adalah bagaimana civil society bisa mengisi kesempatan itu dengan menyampaikan hal-hal konkret yang memang dibutuhkan dan merepresentasikan kebutuhan negara yang ada di sini berdasarkan prinsip equiting (kesetaraan),” jelasnya.

“Kalau melihat dari sudut pandang pembuat kebijakan, kami tentu tidak bisa terlalu jauh dari apa yang menjadi prioritas kebijakan nasional. Di sinilah peran masyarakat untuk mencari cara, bagaimana prioritas kebijakan nasional dapat berjalan untuk kesiapsiagaan pandemi.”

Tantangan terakhir adalah keterlibatan masyarakat sipil dari satu dobrakan ke dobrakan lain. Dalam hal ini, masyarakat sipil ikut mengawal, menyuarakan, dan terlibat memperjuangkan penggunaan dana pandemi.

“Ya kalau ada funding (penggalangan dana) baru, kami berjuang lagi. Kalau ada lagi global platform baru, ya ikut berjuang juga. Itu belum menjadi sebuah kepastian, jadi tantangannya adalah bagaimana supaya peran masyarakat sipil menjadi niscaya, menjadi terus-terusan ada,” pungkas Diah.

“Tentunya supaya itu selalu ada kesetaraan, duduk bersama-sama dengan pembuat platform dan kebijakan lain.” 

CISDI juga mencatat, kepemimpinan G20 Indonesia sebagai enabler untuk mengatasi beban penyakit yang ada (existing disease burden) dan permasalahan akses terhadap obat, vaksin dan alat kesehatan terkait pandemi sebagai barang publik di tingkat global.

“Kehadiran Joint Financial and Health Minister Meeting (JFHMM) serta kesepakatan yang dicapai di bawahnya, sejatinya adalah landasan yang dibutuhkan untuk mencapai kesiapsiagaan pandemi,” ujar Diah.

“Kesiapsiagaan pandemi berhulu pada kesepahaman dan keterhubungan antara sektor kesehatan dengan keuangan. Adanya kelompok kerja keuangan dan kesehatan serta JFHMM di bawah inisiatif G20 seharusnya menjadi pembuka komunikasi kebijakan terjalin baik antara kedua sektor penting ini agar dunia siap menghadapi pandemi berikutnya.”


Sasar Negara yang Membutuhkan

Orang-orang berpose di sebuah pasar Natal di pusat kota Beirut, Lebanon, pada 13 Desember 2020. Baru-baru ini, berbagai dekorasi Natal telah dipasang di pusat kota Beirut menyambut liburan Natal dan Tahun Baru mendatang meski sedang dilanda pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi. (Xinhua/Bilal Jawich)

Belajar dari pengalaman Global Fund, saat ini sulit untuk bisa merujuk pada sebuah mekanisme pendanaan yang berasal dari tingkat global bisa terlaksana dan digunakan oleh negara hingga mencapai komunitas.

Oleh karena itu, Diah Satyani Saminarsih menegaskan, dibutuhkan landasan prinsip nilai yang disepakati bersama dengan semangat inklusi dan kesetaraan agar pendanaan bisa bermanfaat dan mencapai negara-negara hingga komunitas-komunitas yang membutuhkannya.

“Kami berharap, catatan yang disampaikan serta diskusi kita pada hari ini dapat menjadi pengingat bahwa upaya untuk mendesain ulang arsitektur kesehatan global yang mampu menjamin ketahanan kesehatan bagi semua belum selesai,” tegasnya.

Gugus Tugas telah berhasil membentuk Dana Pandemi (Pandemic Fund) pada 8 September 2022 yang terkumpul lebih dari 1,4 miliar USD komitmen finansial telah diumumkan oleh 24 donor negara dan 3 filantropi. Ini adalah awal yang menjanjikan untuk menyambut lebih banyak pihak berkontribusi pada dana tersebut.

Pandemi COVID-19 telah mendominasi sebagian besar diskusi kebijakan domestik dan internasional selama beberapa tahun terakhir dan menjadi fokus utama Presidensi G20 Indonesia sepanjang tahun 2022.

Pertemuan JFHMM yang dihadiri oleh negara anggota G20, undangan, dan organisasi internasional diselenggarakan dalam rangka untuk berdiskusi dan meminta pembaruan kabar tentang beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh Joint Finance and Health Task Force (JFHTF). 

Poin-poin meliputi perkembangan dari pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) atau Pandemic Fund untuk Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Penanggulangan Pandemi (PPR), Koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan untuk PPR pandemi. 

Pertemuan JFHMM juga sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya, yang telah diselenggarakan di Yogyakarta pada Juni 2022 dan Pertemuan Tahunan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada Oktober 2022 di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Infografis Salam Hormat Joe Biden untuk Jokowi di KTT G20 (Liputan6.com/Triyasni)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya