Liputan6.com, Palangkaraya - Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (17/11/2022) siang. Pada aksi jilid IV ini, pendemo tetap tak berhasil bertemu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.
Dalam aksi yang digelar di Kantor Gubernur Kalteng tersebut, mahasiswa membawa 12 poin tuntutan. Pukul 14.50 WIB, mereka berorasi di pintu keluar di sisi utara komplek kantor gubernur.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalteng, Katma F Dirun sempat keluar untuk menemui masa aksi. Namun ia ditolak karena masa hendak bertemu dengan gubernur.
Baca Juga
Advertisement
Sekitar pukul 15.32 WIB, masa aksi berpindah ke pintu masuk yang berada di sisi selatan. Di lokasi tersebut pada Senin (14/11/2022) lalu, sempat terjadi aksi represif dari Satpol PP Provinsi Kalteng.
Sekitar pukul 17.50 WIB sempat terjadi gesekan antara masa aksi dan aparat kepolisian. Hal tersebut dipicu aksi mahasiswa yang ingin menerobos masuk.
Beberapa menit berselang, dari belakang pos jaga mengepul asap yang diduga dari gas air mata. Namun kericuhan tersebut tidak meluas dan berhasil diredam.
Hal tersebut setelah koordinator aksi berhasil menahan emosi masa dan Kapolres Palangkaraya Kombes Pol Budi Budi Santoso memerintahkan anggota polisi untuk tenang.
Masa aksi sempat melaksanakan sholat magrib tepat di gerbang pintu masuk. Hingga pukul 16.00 WIB, mereka tak berhasil menemui Sugianto Sabran.
Dalam orasinya, masa aksi menyatakan akan kembali berunjuk rasa hingga berhasil bertemu dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Hal tersebut juga untuk menjawab statmen gubernur di media sosial beberapa waktu lalu, yang menyatakan siap bertemu mahasiswa.
Simak juga video pilihan berikut:
Tuntutan Mahasiswa
Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM) kembali berunjuk rasa di kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (17/11/2022). Mereka membawa 12 poin tuntutan. Juru Bicara GERAM Enrico mengatakan, aksi itu menuntut gubernur dan wakil gubernur menyelesaikan visi, misi dan janji-janji politik.
"Kemudian keseriusan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Enrico.
Mahasiswa juga mengkritisi ketersediaan infrastruktur. Kemudian mendorong reformasi birokrasi dan pemenuhan hak-hak tenaga kontrak.
Lalu terkait bencana banjir yang melanda 10 daerah di Kalteng, mahasiswa mendesak agar ada penyelesaian terkait akar permasalahan banjir. Hal lain yang diminta mahasiswa adalah penerbitan regulasi terkait tambang rakyat. Lalu, penyelesaian kerusakan lingkungan akibat program food estate.
Mahasiswa juga meminta agar oknum-oknum dan kelompok yang diskriminatif dan rasis serta membangun isu sara diberantas. Kemudian memberikan ruang yang luas untuk berekspresi dan berdemokrasi.
Desakan ini lahir setelah pada aksi jilid 1, mahasiswa dipolisikan sekelompok orang atas dugaan penghinaan lambang negara karena membakar foto gubernur dan wakil gubernur. Kemudian dalam aksi jilid 2, mereka dihalang-halangi ormas dan aksi jilid 3 mendapatkan tindakan represif dari Satpol PP.
Advertisement
