Bentuk Pusat Pelatihan Medis Darurat, Menkes Budi Optimistis Sistem Kesehatan Lebih Kuat

Pandemi COVID-19 menyoroti beberapa kesenjangan dalam kapasitas nasional, terutama dalam sumber daya manusia, khususnya tim medis atau tenaga kesehatan. Butuh tim medis yang cukup dan keahlian yang mumpuni untuk menangani kedaruratan kesehatan.

Memiliki tim medis darurat yang terampil adalah bagian dari solusi, tetapi pelatihan tim ini membutuhkan investasi substantif, fokus berkelanjutan, dan dukungan spesialis, yang tidak dapat diakses oleh semua negara mandiri.

Hal ini membuat kerja sama multinegara menjadi penting dan menggarisbawahi pentingnya pusat pelatihan kedaruratan, tulis WHO dalam rilis resmi pada Selasa, 15 November 2022.

Pusat pelatihan multinegara memungkinkan Indonesia dan negara lain untuk mendapatkan pelatihan yang lengkap melalui paket pelatihan baru yang inovatif, salah satunya latihan simulasi. Pelatihan akan mencakup berbagai bidang.

Contohnya, bagaimana mengelola keadaan darurat kesehatan masyarakat, manajemen medis dan logistik, dan dampak medis, sosial, serta ekonomi dari keadaan darurat.

Sekretariat Tim Medis Darurat (Emergency Medical Teams) WHO akan mengelola pelatihan, peningkatan kapasitas, penetapan standar, dan proses penjaminan mutu. Adanya inisiatif dan dukungan negara wilayah WHO diharapkan mengkoordinasikan operasi respons tim medis darurat.

Strategi Tim Medis Darurat (Emergency Medical Teams) WHO tahun 2030 adalah membayangkan dunia, yang mana setiap negara memiliki kapasitas untuk merespons dengan cepat dan efektif dalam keadaan darurat nasional, memanfaatkan kapasitas regional, dan sub-regional untuk mendukung negara atau komunitas rentan.

Indonesia sedang mengambil langkah konkret untuk mencapai tujuan di atas dengan diluncurkannya Multi-Country Training Hub for Health Emergency.

Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto menjajaki kerja sama dengan WHO pada November 2020 melakukan pertemuan lanjutan dengan Dirjen WHO pada Juni 2021. Kerja sama sipil-militer telah muncul sebagai salah satu kemitraan paling andal selama keadaan darurat.

Kesepakatan itu akan dijajaki meningkatkan kerja sama sipil-militer, penyebarluasan standar medis darurat kesehatan, penelitian dan upaya pembangunan kolaborasi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memainkan peran penting dalam menjembatani adaptasi standardisasi tim medis serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dengan negara lain.

Tujuannya, untuk memperkuat kapasitas tim medis secara global. Pusat pelatihan tim medis darurat akan berlokasi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

Turut hadir dalam penandatangan MoU antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, yang mewakili Presiden Republik Indonesia, WHO Direktur Regional untuk Asia Tenggara, Dr Poonam Khetrapal Singh, WHO Perwakilan Negara untuk Indonesia, Dr N. Paranietharan, dan para pejabat dari Kemenhan, Kemenkes Kesehatan, Kemenlu, dan delegasi dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

Inisiatif ini didukung oleh Kantor Pusat WHO, Kantor Regional Asia Tenggara, dan Kantor WHO di Indonesia.

Perihal menjadi bangsa yang kuat, menurut Budi Gunadi Sadikin, membutuhkan kemauan politik yang kuat dan upaya kolektif di antaranya dengan pembentukan pusat pelatihan kegawat daruratan kesehatan. Upaya ini juga demi melindungi rakyat dan generasi di masa depan.

“Kerangka pengurangan risiko bencana membutuhkan upaya multi-sektoral dalam mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Membangun kerangka Kolaborasi Pentahelix, pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, dan entitas bisnis dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah dalam mengurangi risiko bencana,” ucapnya.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, regulator, dan koordinator pemangku kepentingan harus bekerja sama dengan masyarakat, yang sekaligus dapat berperan sebagai akselerator dalam kesiapsiagaan di lingkungannya sendiri.

Sementara itu, peran media menyebarkan informasi dan edukasi tentang bencana dan memahami masalah kedaruratan kesehatan. Sektor swasta berfokus pada penyediaan layanan dan produk yang membantu mencapai tujuan kesiapsiagaan kedaruratan kesehatan.

“Mengingat hal tersebut, perguruan tinggi sebagai komponen intelektual memiliki posisi strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana,” lanjut Menkes Budi Gunadi.

Perguruan tinggi berperan sebagai pusat penelitian dalam memproduksi dan menyebarluaskan pengetahuan tentang kebencanaan, khususnya yang berkaitan dengan kedaruratan kesehatan. Perguruan tinggi juga dapat mendukung pemerintah dalam pengelolaan kesehatan selama fase krisis.