Liputan6.com, Kuala Lumpur - Belum ada keputusan dari raja Malaysia tentang siapa yang akan menjadi perdana menteri berikutnya, setelah ia bertemu dengan para pemimpin Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) pada Selasa 22 November 2022.
Dilansir Channel News Asia, Rabu (23/11/2022), semua 30 politikus Barisan Nasional (BN) yang memenangkan pemilihan telah dipanggil ke istana pada Rabu pagi untuk bertemu dengan penguasa secara individu.
Advertisement
Menengok ke belakang, pemilu Malaysia tengah mengalami kebuntuan. Ini dikarenakan tidak ada partai politik maupun koalisi yang berhasil mencapai ambang batas perolehan kursi parlemen.
Sesuai konstitusi Malaysia, dalam membentuk kabinet, partai atau koalisi memerlukan 112 dari total 22 kursi. Kemudian, pemegang suara terbanyak yang berhak memberikan nama calon PM kepada raja Malaysia.
Tahun ini, Koalisi PH yang dipimpin Anwar Ibrahim berhasil menang dengan suara terbanyak yakni 82 kursi. Sementara PN, yang dipimpin Muhyiddin Yassin meraih 73 kursi. Dengan demikian, kursi yang diperoleh oleh aliansi Muhyiddin sebanyak 101 kursi, yang artinya belum mencapai ambang batas sesuai ketentuan. Karena itu, Raja Malaysia Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al Mustafa Billah memerintahkan pemimpin parpol serta koalisi untuk menyerahkan nama calon PM.
Audiensi dengan Raja
Ketua PH Anwar Ibrahim dan Ketua PN Muhyiddin Yassin dipanggil ke istana pada hari Selasa.
Berbicara kepada wartawan setelah audiensi kerajaan, Anwar mengatakan: “Kami telah dipanggil oleh raja. Yang Mulia telah menyatakan keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang mencakup ras, agama, dan wilayah.
“Ini memungkinkan pemerintah untuk fokus pada penyelesaian masalah rakya dan untuk menyadarkan ekonomi kita. Dan saya, tentu saja, mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia, dan mengatakan kami akan melakukan yang terbaik, mencerna saran dan menunggu keputusan akhir, yang tentu saja merupakan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong.”
Advertisement
Diminta Kerja Sama
Dalam konferensi pers terpisah, Muhyiddin mengatakan bahwa raja telah meminta PN dan PH untuk bekerja sama membentuk pemerintahan persatuan.
Namun, Muhyiddin mengatakan bahwa PN telah menolak usulan tersebut.
“Kami sudah membahas ini sebelumnya. Kami tidak akan bekerja sama dengan PH,” kata Muhyiddin.
PH memenangkan 81 kursi sementara PN menguasai 73, menempatkan keduanya dalam posisi untuk membentuk pemerintahan berikutnya di Majelis Rendah dengan 222 kursi. Sebuah koalisi perlu didukung oleh setidaknya 112 anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
BN yang berada jauh di urutan ketiga berhasil merebut 30 kursi. Gabungan Parti Sarawak (GPS) meraih 23 kursi sementara Gabungan Rakyat Sabah (GRS) meraih enam kursi.
Resolusi untuk Kebuntuan Politik
Bagi warga Malaysia, hari Selasa kemarin dimulai dengan optimisme hati-hati bahwa mungkin ada resolusi untuk kebuntuan politik.
Istana telah menetapkan tenggat waktu pukul 14:00 bagi koalisi untuk mempresentasikan jumlah mereka untuk membentuk pemerintahan berikutnya dan mengusulkan calon perdana menteri mereka.
Pada hari Senin, PN mengumumkan telah menyerahkan 112 pernyataan undang-undang yang ditandatangani oleh anggota parlemen yang mendukung Muhyiddin. Ia menambahkan pada Selasa pagi bahwa pihaknya telah mengajukan deklarasi undang-undang tambahan ke istana.
Pembicaraan dilakukan antara PH dan BN pada hari Senin. Anwar mengatakan bahwa dia “sangat senang” dengan diskusi tersebut.
Advertisement
