Liputan6.com, Bogota - Pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak terbesar di negara itu, Farc, menandatangani revisi kesepakatan damai pada Kamis, 24 November 2016.
Kesepakatan sebelumnya ditolak oleh rakyat Kolombia dalam pemungutan suara populer pada 2 Oktober.
Advertisement
Perjanjian yang direvisi telah diajukan ke Kongres untuk disetujui, bukan untuk pemungutan suara populer.
Kesepakatan itu bertujuan untuk mengakhiri lima dekade konflik bersenjata, yang telah menewaskan lebih dari 260.000 orang dan menyebabkan jutaan orang mengungsi, dikutip dari BBC, Rabu (23/11/2022).
Kesepakatan yang direvisi ditandatangani dalam upacara sederhana di ibu kota, Bogota, dan kemudian diserahkan kepada presiden Kongres.
Upacara tersebut sengaja diadakan jauh lebih kecil dari penandatanganan perjanjian sebelumnya. Hanya sekitar 800 orang yang diundang ke upacara hari Kamis di Teater Colon.
Sementara dua bulan sebelumnya, pada 26 September, 2.500 orang menghadiri upacara penandatangan di kota pelabuhan Cartagena, termasuk kepala negara daerah dan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon.
Pada acara revisi, Pemimpin Farc Rodrigo Londono -- yang juga dikenal sebagai Timochenko -- dan Presiden Juan Manuel Santos berjabat tangan setelah bergiliran menandatangani dokumen dengan pena yang terbuat dari peluru, kemudian para tamu bangkit dan meneriakkan "Si se pudo" ("Ya , kita bisa").
Timochenko mengatakan perjanjian itu "mengakhiri perang secara pasti sehingga kita dapat menghadapi perbedaan kita dengan cara yang beradab".
Presiden Santos mengatakan perjanjian yang direvisi itu "lebih baik" dari yang sebelumnya karena menangani banyak keprihatinan dari mereka yang memilih "Tidak" dalam referendum Oktober.
Dia memperingatkan bahwa implementasinya tidak dapat ditunda satu menit pun dan meminta para tamu untuk membayangkan sejenak bagaimana rasanya kembali berperang dengan Farc.
Dia mengatakan dia mengharapkan Kongres untuk memberikan suara pada kesepakatan itu paling cepat minggu depan.
Mengapa Kesepakatan Baru Dibutuhkan?
Setelah empat tahun pembicaraan formal antara pemberontak dan negosiator pemerintah, kedua belah pihak mencapai kesepakatan awal tahun 2016.
Kesepakatan itu akhirnya ditandatangani dalam upacara emosional pada 26 September.
Tetapi Presiden Kolombia Juan Manuel Santos telah mengatakan sejak awal negosiasi bahwa dia ingin rakyat Kolombia memiliki suara dalam proses perdamaian.
Dia meminta mereka untuk mendukung atau menolak perjanjian damai dalam pemungutan suara populer yang diadakan pada 2 Oktober.
Jajak pendapat rakyat menolak kesepakatan itu.
Akhirnya, gencatan senjata bilateral diperpanjang hingga akhir tahun untuk memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk merencanakan langkah selanjutnya.
Presiden Santos bertemu dengan mantan Presiden Alvaro Uribe, penentang keras kesepakatan damai, untuk mendengarkan keberatannya.
Pemerintah dan FARC kemudian kembali ke meja perundingan untuk mencoba mencapai kesepakatan baru yang dapat diterima oleh mereka yang memilih "tidak".
Perubahan dilakukan pada hampir semua dari 57 poin dalam perjanjian awal.
Advertisement
Setelah Perjanjian Revisi
Lima poin utama yang diubah:
- Farc harus mengumumkan semua aset mereka dan menyerahkannya. Uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran reparasi bagi para korban konflik.
- Kekhawatiran kelompok agama bahwa kesepakatan tersebut akan merusak nilai-nilai keluarga.
- Waktu 10 tahun ditetapkan untuk sistem keadilan transisi.
- Pemberontak Farc diharapkan memberikan informasi lengkap tentang perdagangan narkoba yang mungkin melibatkan mereka.
- Perjanjian perdamaian tidak akan menjadi bagian dari konstitusi Kolombia.
Kesepakatan itu kemudian ditentukan di Kongres 24 November, di mana pemerintah memiliki mayoritas yang kuat, kata para menteri.
Partai Pusat Demokratik, yang didirikan oleh mantan Presiden Uribe, menyatakan memilih "tidak berdamai".
Para pemimpinnya mengatakan bahwa perubahan itu hanya "kosmetik" dan menolak fakta bahwa pemerintah mengatakan kesepakatan baru itu "final".
Ia ingin lebih banyak tuntutannya dipenuhi, termasuk hukuman yang lebih keras bagi pemberontak Farc yang telah melakukan kejahatan.
Kongres juga menuntut agar kesepakatan yang direvisi dimasukkan ke pemungutan suara populer lainnya, yang dikesampingkan oleh Presiden Santos dan Farc.
Partai-partai lain di Kongres telah memberikan dukungan mereka pada kesepakatan itu, sehingga diharapkan akan disahkan.
Bentrok Kei Besar Bukan Konflik Agama, Ini Pesan Adem Sultan Ternate
Sementara itu, baru-baru ini, di Indonesia juga terjadi konflik, Kesultanan Ternate di Maluku Utara menyerukan kepada seluruh warga di Kecamatan Kei Besar, Maluku Tenggara, yang saat ini bentrok antar-kelompok untuk mengakhiri konflik dan selesaikan masalah secara kekeluargaan.
"Saya berharap agar bentrokan antar-warga di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, bisa segera reda dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan," kata Sultan Ternate ke-49, Hidayatullah Sjah, di Ternate, Senin (14/11/2022).
Menurut dia, sesuai informasi yang diperolehnya, konflik antar-warga di Kei Besar, Maluku Tenggara terjadi karena adanya perebutan lahan, bukan karena persoalan etnis maupun SARA.
Oleh karena itu dia berharap agar seluruh lapisan masyarakat terutama di wilayah Malut dan khususnya Kota Ternate untuk tetap menjaga kerukunan yang harmonis serta toleran antar-sesama dan tidak terpengaruh dengan kondisi di Kei Besar dan berdoa konflik tersebut segera reda.
Ia juga meminta agar konflik horizontal pada tahun 1999 tidak lagi terjadi dan meminta masyarakat untuk menjaga silaturahmi untuk menciptakan suasana kamtibmas yang aman, damai dalam bingkai budaya.
Sebab, terbukti banyak etnis yang para tokohnya telah dikukuhkan sebagai pemangku adat Kesultanan Ternate, artinya semua etnis bersatu hidup rukun toleran dalam bingkai kebudayaan luhur bangsa Indonesia, khususnya nilai-nilai kearifan lokal Moloku Kie Raha yang sudah tercipta ratusan tahun lalu.
Penulis: Safinatun Nikmah
Advertisement
