Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, mengungkapkan terdapat 500 ton beras di Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hilang. Hal ini karena kepala Bulog di daerah meminjamkan stok beras kepada mitra swasta.
"Sementara ini berasnya dipinjamkan dengan mitra, kita belum tahu, tapi yakin (kasus) itu (akan) selesai," kata Dirut Bulog Budi Waseso, saat ditemui usai Rapat dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (23/11).
Advertisement
Lelaki yang biasa disapa Buwas ini, menegaskan pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan secara internal. Tak hanya itu saja, Bulog juga menggandeng kepolisian untuk mengungkap dalang kasus hilangnya 500 ton beras ini.
“Itu pasti ditangani kita, itu ditangani juga sama kepolisian. Jadi yang 500 ton itu, ini kan baru kita penjajakan. Diambil keterangan dari internal kita. Katanya ini dipinjamkan. Apapun namanya, itu akan dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.
Perum Bulog sendiri akan menelusuri alur peminjaman 500 ton beras. Menurutnya, harus jelas dipinjamkan ke pihak swasta mana, dan jika sudah diketahui pelakunya maka pihak yang bersangkutan harus mengembalikan 500 ton beras Bulog tersebut.
“Nah kalau dipinjamkan, dipinjamkan ke siapa? Dia harus segera mengembalikan yang 500 ton itu. Ini sedang ditangani internal kita. Tapi kita sudah menyiapkan itu untuk ditangani secara hukum. Karena itu dipidana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Buwas menegaskan pihaknya akan menindak tegas terhadap kasus serupa. Bahkan kepala gudangnya pun sudah dipecat. Menurut dia, kasus ini bukan kasus yang sepele.
“Kepala gudang. Sudah, saya gak main-main itu, langsung copot. Itu sudah melibatkan Bulog, oknum Bulog, kepala gudang, nanti dipecat, harus,” pungkasnya.
Data Stok Beras Tak Sinkron, Bos Bulog: Saya Terlatih Apa Adanya
Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (BPN) hingga Perum Bulog dipanggil Komisi IV DPRI RI untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait data stok beras. Pasalnya, data stok beras antar Kementerian dan Lembaga tidak sama.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menegaskan pihaknya tidak bisa merekayasa data stok cadangan beras. Berdasarkan data Bulog, stok beras per 22 November 2022 tercatat 594.856 ton.
“Ketua (Ketua Komisi IV) saya sampaikan bahwasanya data jujur saja jangan direkayasa, saya ngeri karena saya tidak biasa bicara seperti itu dan tidak biasa bekerja seperti itu. Saya tidak terlatih untuk menghianati. Jadi saya terlatih untuk apa adanya,” kata Budi Waseso saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (23/11/2022).
Dia pun meminta, Kementerian dan Lembaga terkait saling terbuka mengenai stok cadangan beras, agar tidak menyebabkan keresahan di masyarakat.
“Mari Kalau kita bisa untuk kepentingan bangsa dan kekuatan pangan sama-sama terbuka. Jadi, jangan terus nanti ada apa-apa ini resah semua. Ini yang harus saya perjuangkan sampai hari ini walaupun sulit apapun kami tetap berusaha terutama posisi dalam negeri,” ungkapnya.
Advertisement
Jangan Hanya Andalkan Data Dinas Pertanian
Sependapat dengan bos Bulog, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sutrisno, menegaskan agar Kementerian Pertanian jangan hanya mengandalkan data dari dinas pertanian terkait stok beras.
"Untuk mengantisipasi beras ini, mutlak diperlukan koordinasi Kementan dengan daerah di era otonomi daerah, karena mereka-mereka itu yang punya data, Kementan jangan hanya percaya sama dinas pertanian tidak ada legalitasnya menjadi dasar kita memprediksikan stok pangan kita cukup," kata Sutrisno.
Begitupun, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Slamet, juga membahas soal data stok beras kepada Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.
Slamet menegaskan, apabila ditemukan ada selisih data stok beras lebih baik semua pihak yang terkait segera meluruskan data tersebut.
"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Mimpin yang membuat kebijakan ada disini semua," pungkasnya.
