Liputan6.com, Jakarta Stok beras yang dikelola Perum Bulog terus menipis dan jauh di atas target cadangan sebesar 1,2 juta ton hingga akhir 2022. Adapun cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog per 22 November 2022 disebut kurang dari 600 ribu ton.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengaku tengah berada di posisi sulit, lantaran adanya perbedaan data antar institusi pemerintah terkait jumlah lahan produktif sawah.
Advertisement
Namun, Bulog kerap dipersalahkan akibat tipisnya stok cadangan beras yang dikelola. Padahal, Buwas mengatakan, secara aturan Perum Bulog hanya berwenang untuk penyerapan beras di luar produktivitas lahan sawah.
"Data angka antara BPS dengan Mentan itu sangat berbeda. Enggak tahu metodenya apa. Saya kan enggak bisa, bukan untuk mendapatkan," kata Buwas dalam sesi jumpa bos media, Kamis (24/11/2022).
"Kalau tadi kenapa ini kan tanggung jawab Mentan, saya juga enggak bisa ngomong begitu, karena ini bukan kewenangan saya. Tapi kalau produksinya ya tanya aja ke Kementan, kayak apa produktivitasnya," ungkapnya.
Buwas menyatakan, Bulog bahkan tidak bisa menentukan jumlah stok cadangan beras pemerintah, karena itu dikendalikan dengan putusan negara melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas).
"Kita ditentukan nyetoknya sekian. Mau bilang apa? Udah gitu juga kita tidak dikasih duit untuk beli segitu, beli, minjem dari bank, utang komersil," keluhnya.
Pemerintah Tidak Jelas
Selain itu, ia pun menceritakan soal kondisi hilir yang juga tidak jelas. Bulog kerap mendapat tugas menyimpan 1,5 juta ton CBP dari sisi hilir, namun tidak tahu untuk apa tujuannya.
"Ini paling petaka sebetulnya buat Bulog dengan kondisi seperti sekarang. Banyak memang kita ini bagian dari negara yang melaksanakan tugas negara, kita laksanakan," tegasnya.
"Itu lah yang saya bilang kepada teman-teman di Bulog, sudah lah, lakukan saja dengan keikhlasan, yang penting kan bukan salah kita," pungkas Buwas.
Advertisement
Bulog Buka Opsi Impor Beras 500 Ribu Ton
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, menyatakan akan melakukan impor beras jika Kementerian Pertanian tidak mampu menyediakan stok beras untuk diserap oleh Bulog.
Berdasarkan data perum Bulog per 22 November 2022, Cadangan beras pemerintah (CBP) semakin menipis, yakni stok CBP hanya 426.573 ton.
“Iya (bakal impor) itu kan kita untuk keamanan stok ya, dan keamanan daripada warga kita. Sekarang gini dalam G20 ada kerawanan masalah energi dan pangan. Itu disampaikan juga karena itu kita mengantisipasi,” kata Budi Waseso saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (23/11/2022).
Diketahui Bulog mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan stok CBP antara 1 juta hingga 1,2 juta hingga akhir tahun 2022. Bahkan Bulog sudah melakukan berbagai skema untuk memenuhi target tersebut.
Salah satunya melalui skema normal hingga melakukan fleksibilitas harga ke komersial. Namun tetap saja targetnya belum tercapai.
Kementan Tak Tepati Janji
Ditambah, Kementerian Pertanian tidak menepati janji akan menyediakan 500.000 ton beras untuk Bulog.
“Kesanggupan itu sudah dari awal awal ya, satu bulan lalu sudah disanggupi akan menyuplai beras untuk CBP itu sebanyak 500.000 ton, tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” ungkap Pria yang biasa disapa Buwas.
Adapun komitmen Kementerian Pertanian disampaikan ketika Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada awal November lalu. Oleh karena itu, Bulog pun menyanggupi untuk membeli 1 juta ton beras tersebut, dan anggarannya telah disiapkan.
“Bahkan 1 juta ton pun kami siapkan anggarannya walaupun anggarannya utang. Itu sebagai bukti bahwa Bulog siap menyerap dalam negeri. Alternatif manakala, bila ini tidak bisa terpenuhi dari dalam negeri, maka kita supply dari luar,” ujarnya.
Advertisement
