Temui Moeldoko, Pj Bupati Apriyadi Laporkan Illegal Drilling di Musi Banyuasin

Pj Bupati Musi Banyuasin Apriyadi melaporkan masalah illegal drilling yang sulit diberantas ke Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko.

oleh Nefri Inge diperbarui 27 Nov 2022, 04:00 WIB
Sejumlah aparat sedang menutup sumur minyak ilegal di Kabupaten Batanghari, Jambi. (Liputan6.com/Dok. Polda Jambi)

Liputan6.com, Palembang - Massifnya aksi illegal drilling dan refinery di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel), berpotensi besar mengancam lingkungan, warga sekitar dan memicu potensi konflik.

Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda di Sumsel terkait masalah ini, Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud langsung terbang ke Jakarta, untuk menemui Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, Kamis (24/11/2022).

Apriyadi melaporkan masalah ilegal drilling dan refinery di Musi Banyuasin, yang tak kunjung berhenti dan sulitnya diberantas.

Hingga September 2022 saja, lebih dari 7.000 lebih sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin, yang dikelola masyarakat dan saat ini jumlah tersebut terus bertambah.

Pj Bupati Musi Banyuasin menginginkan adanya solusi dari laporan tersebut. Agar masyarakat di sekitar kegiatan illegal drilling dan refinery, tidak terkena dampaknya.

“Kegiatan itu juga merusak lingkungan yang akan terjadi secara terus menerus. Ancaman lainnya yaitu pencemaran sungai di Musi Banyuasin. Dengan laporan ini, semoga dalam waktu dekat, ada solusi yang konkrit,” ucap Apriyadi.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Atensi Presiden Jokowi

Pj Bupati Musi Banyuasin saat menemui Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko di Jakarta (Dok. Humas Pemkab Musi Banyuasin / Nefri Inge)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sangat perihatin dengan kondisi ilegal drilling dan refinery di Bumi Serasan Sekateh tersebut.

"Apa yang sudah dilaporkan Pj Bupati Apriyadi, akan menjadi atensi nantinya, ini juga sudah menjadi sorotan bapak Presiden Joko Widodo," ucapnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya