PPP Akui Sudah Bangun Komunikasi dengan PDIP

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan partai lain terkait Pilpres 2024. Salah satunya dengan PDIP.

oleh Liputan6.com diperbarui 25 Nov 2022, 06:44 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani menyatakan bahwa revisi UU Narkotika akan dibahas mulai Agustus 2022. Hal ini menyusul usulan penggunaan ganja untuk medis. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan partai lain terkait Pilpres 2024. Salah satunya dengan PDIP.

Diketahui, PPP sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di mana berisikan Golkar dan PAN.

"Jadi kalau komunikasi dengan partai itu bukannya tidak ada sama sekali tapi belum terfokus ," kata Arsul di Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Dia mengungkapkan, pembicaraan dengan PDIP dilakukan dengan Sekjennya Hasto Kristiyanto saat berjumpa di Muktamar Muhammadiyah.

"Kemarin ketika di Muhammadiyah sebelum Muktamar saya dengan mas Hasto kan juga tampil bareng di forum diskusinya Muhammadiyah," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Namun pembicaraan koalisi dengan partai-partai di luar KIB belum begitu intens. Berbeda ketika PPP membuka komunikasi dengan Golkar atau PAN.

"Sampai sekarang kami itu berkomunikasi yang intens tentu dengan KIB," kata Arsul.

 

 

 

**Liputan6.com bersama BAZNAS bekerja sama membangun solidaritas dengan mengajak masyarakat Indonesia bersedekah untuk korban gempa Cianjur melalui transfer ke rekening:

1. BSI 900.0055.740 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)2. BCA 686.073.7777 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)


KIB Matangkan Capres 2024

Wakil Ketua Umum Golkar Firman Soebagyo mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih matangkan calon presiden yang akan diusung pihaknya di Pemilu 2024.

Dia menegaskan, Capres 2024 yang diusung KIB tak akan menggunakan politik identitas.

"Kenapa KIB belum menentukan calon karena harus matang dalam menentukan sikap karena alih kepemimpinan ke depan di tahun 2024 calon presiden tidak didasari politik yang identitas dan popularitas saja," kata Firman, Jumat (18/11/2022).

Golkar mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus memilih calon pemimpin yang menguasai ekonomi makro dan mikro dan punya pengalaman. Karena beberapa kriteria tersebut, KIB harus hati-hati menentukan calon presiden.

"Oleh karena itu KIB harus hati-hati untuk menetapkan capres dan cawapresnya harus bisa kerja sama untuk memenuhi kriteria tersebut di atas," kata Firman.

Terkait deklarasi oleh kader PPP yang mendukung Anies Baswedan, Firman menilai setiap struktur di partai boleh dan sah saja mendeklarasikan calon tertentu untuk aspirasi kepada pengurus pusat.

Diketahui, KIB berisikan Golkar, PPP, dan PAN.

"Tapi dalam proses politik partai mempunyai AD/ ART dan aturan organisasi yang harus dipatuhi oleh semua elemen dan jajaran anggota dan pengurus partai di semua tingkatan," kata dia.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya