Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendesak agar penguatan internet resilience segera dilakukan. Hal ini mengingat bertumbuh pesatnya trafik dan pengguna internet di Tanah Air.
Adapun, keberhasilan ekonomi digital Indonesia, selain didukung infrastruktur telekomunikasi, juga terkait dengan ketersediaan sumber daya Internet Protocol address (IP address).
Advertisement
Aju Widya Sari, Direktur Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut, pengguna internet di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.
Maka dari itu, mengutip siaran pers, Sabtu (26/11/2022), Aju mengatakan, Indonesia sangat memerlukan IP address dengan jumlah yang banyak.
"Saat ini ketersediaan IP address versi 4 (IPv4) sudah sangat terbatas," kata Aju dalam The 4th Annual Member Meeting (AMM) Indonesia Network Information Centre (IDNIC) 2022 yang diadakan di Nusantara Hall, ICE BSD.
"Untuk menghadapi keterbatasan IPv4, Kemkominfo mendorong penggunaan IP address versi 6 (IPv6). Secara kalkulasi, IPv6 dapat digunakan hingga 340 triliun triliun triliun alamat," imbuhnya.
Kementerian Kominfo pun mendorong industri internet untuk menggunakan IPv6 sebagai solusi antisipatif atas ketersediaan IPv4 yang saat ini jumlahnya sudah mulai terbatas.
Aju, saat menjadi Keynote Speaker di perhelatan AMM Ke-4 IDNIC tahun 2022, mengatakan, Kominfo berharap IPv6 dapat segera diimplementasikan di Indonesia agar transformasi digital tak mengalami hambatan.
Pemberian dan pengaturan IP address di dunia sendiri saat ini dilakukan oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
Untuk wilayah Asia dan Pasific, IANA menunjuk Asia Pacific Network Information Center (APNIC) sebagai organisasi yang mengatur IP address. Untuk Indonesia, APNIC menunjuk APJII sebagai pengelola IP address di Indonesia.
Internet Resilience
Muhammad Arif, Ketua Umum APJII menambahkan, peningkatan jumlah pengguna dan trafik internet di Indonesia, turut meningkatkan vulnerability and threat (kerentanan dan ancaman) di dunia maya. Sehingga, Arif menegaskan Indonesia membutuhkan penguatan internet resilience.
Internet resilience adalah kemampuan mengantisipasi, bertahan, pulih dari, dan beradaptasi dengan kondisi buruk, tekanan, serangan, atau kompromi pada sistem yang menggunakan sumber daya internet, seperti nama domain, nomor IP, alamat elektronik, jaringan, dan sumber daya online lain.
Arif menerangkan, di 2020, tercatat 37 miliar data bocor dengan kerugian diprediksi akan mencapai USD 10,5 triliun per tahun, pada tahun 2025.
"Situasi ini menyadarkan kita akan pentingnya memperkuat internet resilience (ketahanan internet), keamanan siber, dan perlindungan data," tegasnya.
United Nations Conference on Trade and Development memproyeksikan, trafik data global akan mencapai 780 exabytes pada tahun 2026.
Proyeksi ini mencerminkan bahwa peran digital data semakin vital. Masa kini dan masa depan akan sangat dipengaruhi pada bagaimana efektivitas penggunaan data.
Advertisement
Tanggung Jawab Kolektif
"Ke depan, kita semakin memerlukan lingkungan online yang aman, tangguh, dan terjamin. Ketahanan internet perlu didekati dari perspektif pengelolaan risiko," kata Arif.
"Di samping itu, ketahanan sistem internet merupakan tanggung jawab kolektif, sehingga budaya untuk berkolaborasi dan berbagi menjadi sangat penting dalam meningkatkan keamanan dan ketahanan internet," ia menambahkan.
Arif melanjutkan, dalam upaya mencapai ketahanan internet yang berkelanjutan, perlu mengedepankan common understanding mengenai masalah, risiko, manfaat, dan solusi ketahanan internet dari sisi teknis, kebijakan, sosial, dan bisnis/ekonomi.
Arif pun menambahkan, APJII senantiasa mendorong terciptanya ketahanan internet yang berkelanjutan, termasuk mendorong pemerintah untuk secara aktif menetapkan kebijakan nasional, mengenai ketahanan internet.
"APJII juga mengajak kepada seluruh anggota untuk menggunakan layanan-layanan IDNIC yang juga sangat erat kaitannya dengan penguatan resiliensi internet Indonesia, yaitu KYU, Kadabra, RPKI, IDNIC academy, dan transformasi dari IPv4 menjadi IPv6," kata Arif.
Mitra Strategis Pemerintah
Lebih lanjut, selama ini seluruh anggota APJII telah menjadi mitra strategis pemerintah khususnya Kominfo, dalam hal percepatan transformasi digital dan pemerataan akses internet di Indonesia.
Ia menyebutkan, seluruh anggota APJII telah mendukung program pemulihan ekonomi di berbagai sektor yang terdampak akibat COVID-19.
Arif pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh anggota, baik penyelenggara maupun direct member, atas dukungan dan kerja sama untuk mendukung program prioritas akselerasi transformasi digital dan pemulihan ekonomi, pasca Covid-19.
"Kami berharap kolaborasi yang sudah terbangun sangat baik antara APJII dengan pemerintah dapat terus berlanjut dan tumbuh. Terlebih lagi dalam mengawal agenda percepatan transformasi digital Indonesia yang tengah digalakkan Pemerintah Presiden Jokowi," kata Arif.
(Dio/Ysl)
Advertisement
