Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis turut menyoroti sejumlah kasus yang belakangan diisukan menyeret nama perwira Polri, seperti soal tambang ilegal Ismail Bolong. Dia pun mengingatkan pentingnya peran sigap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md dalam menindak, demi perbaikan institusi kepolisian.
Terlebih, dia yakin bahwa Mahfud Md mampu menegakkan hukum dan mengembalikan marwah kepolisian.
Advertisement
"Pak Mahfud kan Menkopolhukam. Dalam beberapa kasus, Pak Mahfud terlihat begitu progresif. Bagi saya itu menunjukkan sesuatu yang bagus untuk negara ini," tutur Margarito kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).
Margarito mengulas perkara pemerasan korban di kasus penipuan jam tangan Richard Mille, serta dugaan mafia tambang yang menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.
Mahfud Md pun diminta menunjukkan ketegasannya kepada publik, sebagaimana terhadap kasus Ferdy Sambo.
"Pak Mahfud sebagai menteri membantu Presiden di bidang politik hukum dan keamanan, seperti yang sudah beliau lakukan dalam kasus Sambo, sekali lagi tepat kalau sikap yang sama ditunjukkan di kasus yang ini," jelas dia.
"Malah menurut saya, Pak Mahfud segera memberitahukan kasus itu (pemerasan dan mafia tambang) kepada Presiden dan meminta approval Presiden. Dengan begitu, maka Pak Mahfud bisa leluasa bekerja mengimplementasikan kebijakan presiden," sambungnya.
Kasus pemerasan korban jam tangan Richard Mille yang menimpa Tony Sutrisno belakangan memang menjadi sorotan publik. Disusul viralnya video mantan anggota Polri Ismail Bolong yang mengaku sebagai pelaku penambangan ilegal di Kalimantan Timur.
Menurut Margarito, kedua kasus tersebut terbilang sangatlah serius. Sebab, dugaan pelanggaran hukum yang muncul ke publik akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
"Harus laporkan detail kasus yang sudah dia (Mahfud) tahu. Ini ada kasus begini. Dan yakini bahwa Ini akan buruk buat pemerintahan kita," terangnya.
Presiden Mesti Beri Arahan Khusus
Margarito mengatakan, Mahfud Md tentu harus mendapatkan dukungan dan atensi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menindak para anggota polisi yang diisukan dan diduga terlibat tindak pidana itu.
Terlebih, kasus dengan skandal yang sudah meluas itu tidak mungkin bisa diacuhkan begitu saja oleh pemerintah.
"Ini sudah beredar di mana-mana. Jadi Pak Mahfud hanya memastikan bahwa penegakan hukum itu bersih. Atau Presiden mesti memberikan arahan apa kepada Pak Mahfud. Biarkan presiden yang menentukan," Margarito menandaskan.
Advertisement
