Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Pengiran Muda Abdul Qawi dari Brunai Darussalam di Kampus PUPR, Kamis (24/11/2022). Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama antara Indonesia dan Brunai Darussalam di bidang infrastruktur.
Advertisement
Sekjen Zainal Fatah mengatakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR sangat terbuka kepada Brunai Darussalam untuk menjajaki kerja sama berbagai sektor infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), baik untuk proyek KPBU solicited (diprakarsai pemerintah) maupun unsolicited (tidak diprakarsai pemerintah).
Salah satunya kerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
“Sekarang kami sedang membangun IKN di Kalimantan. Kami sangat terbuka untuk menerima investor dari Brunai Darussalam untuk mendukung pembangunan IKN. Sekarang kami sedang siapkan basic infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Semester I tahun 2023,” kata Zainal Fatah.
Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).
Pada kesempatan tersebut, Sekjen Zainal Fatah juga menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang memiliki potensi investasi besar melalui skema KPBU.
Potensi
Seperti 14 proyek dalam persiapan senilai Rp130 triliun (pembangunan hunian vertical Spuur Karawang) dan 16 proyek memasuki tahap transaksi senilai Rp201,68 triliun di antaranya penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SPAM Regional Ir. H Djuanda.
Zainal Fatah berharap pertemuan dan forum hari ini dapat memperkuat kerjasama bilateral yang sudah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Brunai Darussalam, sehingga dapat merealisasikan harapan-harapan kedua negara terhadap pengembangan infrastruktur di Indonesia.
“Kedepan bisa kita komunikasikan lebih intensif dengan Duta Besar tentang apa saja yang mungkin bisa kita kerjakan bersama. Kami akan mendorong dan kami berusaha menyediakan ekosistem yang lebih baik untuk investasi,” kata Zainal Fatah.
Hadir dalam pertemuan, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Riono Suprapto, Direktur Bina Teknik Ditjen Sumber Daya Air Muhammad Rizal, dan Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Agus Sulaeman.
Advertisement
Penduduk IKN Tidak Dibatasi 1,9 Juta Orang, tapi Menyesuaikan Luas Wilayah
Otorita IKN mengkoreksi kabar seputar jumlah penduduk di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang dibatasi hanya 1,91 juta orang.
Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono mengatakan, jumlah 1,9 juta orang penduduk tersebut memang terlampir pada UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Dalam aturan itu tertulis, populasi IKN Nusantara pada 2045 dicanangkan mencapai kurang lebih 1,7-1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektare.
"Angka 1,7-1,9 juta adalah perkiraan jumlah penduduk di IKN, yang luas wilayah daratnyanya kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare," terang Sidik dalam pesan tertulis, Kamis (24/11/2022).
"Perkiraan jumlah penduduk di IKN tersebut sesuai dengan perhitungan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan," kata dia.
Menurut dia, penggunaan kata pembatasan kurang tepat karena dapat menimbulkan banyak persepsi. Namun, angka 1,9 juta penduduk merupakan perkiraan yang menjadi dasar untuk diperlukannya pengendalian jumlah penduduk di IKN.
Kemudian, ia melanjutkan, terkait pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 merupakan angka proyeksi yang terdiri atas beberapa komponen.
Antara lain, ASN yang bertugas di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI/Polri, BIN, BSSN, Bakamla, Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, dan Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan IKN. Angka proyeksi tersebut berjumlah 257.675 orang.
"Angka tersebut bukan angka definitif karena akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, terutama untuk Tahap 1 pembangunan sampai dengan 2024," pungkas Sidik.
