Liputan6.com, Garut Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat mengalokasikan anggaran hingga Rp361 miliar bagi calon pegawai pemerintah melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.
“Kami sudah siapkan di APBD,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan, selepas upacara Hari Guru Nasional ke-28 Tahun 2022 dan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-77.
Advertisement
Menurutnya, dedikasi sekitar 300 ribu guru khususnya non Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau honorer di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, cukup berperan dalam mencerdasakan masyarakat.
Rencananya mulai tahun depan, pemda Garut segera mengajukan sekitar 3.326 orang Guru non-PNS Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan honor lebih layak.
“Saya berterima kasih kepada guru ya, ada dedikasi yang luar biasa (khususnya) dari non-PNS, nah nanti (honornya) di Rp4,1 juta,” kata dia.
Selama ini Pemda Garut telah mengalokasikan anggaran hingga Rp71 miliar yang diperuntukan bagi pegawai PPPK yang dialokasikan pemerintah.
“Coba bayangkan dari yang tadinya hanya Rp71 miliar sekarang naik menjadi Rp361 miliar,” ujar dia.
Meski ada beberapa belanja yang terganggu, ujar dia, namun anggaran untuk PPPK ini tetap menjadi prioritas. “Ini merupakan perintah dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ketua PGRI Garut, Mahdar, mengatakan secara faktual Kabupaten Garut masih kekurangan guru, beruntung rencana pengangkatan itu diharapkan mampu menambah kekurangan tersebut.
"Pengangkatan PPPK Guru di Garut terbesar di Jawa Barat, mudah-mudahan itu meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan pendidikan kita ini berjalan dengan bagus begitu,” ujarnya.
Saat ini ada sekitar 12 ribu yang terdaftar di Garut, namun dari jumlah itu baru sekitar 8.500 yang terdata di bawah koordinasi PGRI. “
“Kami berharap para guru sadar diri sebagai tugasnya untuk mendidik, laksanakan tugas anda dengan sukses, ikhlas, dan mudah-mudahan barokah,” kata dia.
