Kawasan Industri Hijau Kaltara Bakal Bawa Indonesia jadi Negara Maju di 2030

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis kawasan industri hijau di Kalimantan Utara (Kaltara) bakal turut mendongkrak Indonesia jadi negara maju di 2030.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 29 Nov 2022, 19:50 WIB
Menko Luhut dalam laporan uji dinamis Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara virtual selepas KTT G20 Bali, Rabu (16/11/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis kawasan industri hijau di Kalimantan Utara (Kaltara) bakal turut mendongkrak Indonesia jadi negara maju di 2030.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis kawasan industri hijau di Kalimantan Utara (Kaltara) bakal turut mendongkrak Indonesia jadi negara maju di 2030.

Melalui kawasan industri dengan kebutuhan investasi USD 132 miliar atau setara Rp 1.848 triliun tersebut, pendapatan per kapita Indonesia akan terdongkrak hingga USD 10.000 per kapita.

"Jadi tahun 2030, kita ada USD 194-200 billion, value daripada material yang kita kelola dari Kalimantan Utara. Ini angka konservatif yang kita hitung," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

"Oleh karena itu kita melihat tahun 2030, income per kapita kita akan USD 10.000. Jadi semua memberikan harapan," ungkapnya.

Menurut dia, kawasan industri hijau di Kaltara nantinya dapat memproduksi 3 juta mobil listrik per taun pada 2028 dengan adanya ekosistem bahan baku EV battery di sana.

"Indonesia punya reserve mineral yang bangun ekosistem ini. Ini yang sedang kita bangun. Kita punya lithium, kita besar di nikel ore, natural gas, alumunium, kita punya," sebutnya.

Kendati begitu, Luhut meminta pelaku usaha tetap waspada atas tantangan resesi global pada 2023 mendatang.

"Kita juga tentu di 2023 ini akan menghadapi masih makin banyak tantangan dan risiko yang kita manage. Tapi saya percaya, karena Investment itu masih bagus, Indonesia akan steady. Saya yakin," tegasnya.

"Nanti kita lihat 2023 akhir. Bukan saya peramal ya, tapi saya yakin juga 2045 kita akan menjadi high income country, 100 tahun kita merdeka," pungkas Luhut.


Cerita Menko Luhut Saat PM Inggris Puji Ekonomi Indonesia di Hadapan Parlemennya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers jelang KTT G20 di Bali. (Youtube/FMB9ID_ IKP)

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bercerita mendapatkan telepon dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam perbincangan antara lain salah satunya membahas soal pujian terhadap ekonomi Indonesia.

Menko Luhut bercerita, kalau Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sempat memuji perekonomian Indonesia di parlemen Inggris. Hal itu, diungkapkan setelah Rishi Sunak mengikuti KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu.

"Tadi presiden telepon, cerita sama saya, ada pekerjaan kantor. Tapi satu yang dia bilang 'pak Luhut itu urusannya apa sampai Inggris, Perdana Menteri Inggris itu di parlemennya bicara mengenai Indonesia? Balik dari Bali, belum pernah itu seperti itu'," kata Luhut mengisahkan pembicaraan dengan Jokowi dalam program Liputan6.com bertajuk Gen Z dan Menko Luhut B Pandjaitan, ditulis Jumat (25/11/2022).

"Nah dan ceritanya sangat baik, dan mengatakan ekonomi Indonesia akan (masuk) ekonomi 5 besar dunia kedepan ini, ndak lama dari sekarang," sambungnya.

Dia menyatakan hal ini di depan para generasi muda atau Gen Z. Baginya, ini jadi bukti kalau Indonesia tengah menjadi perhatian dunia. "Bahwa negaramu ini betul-betul menjadi perhatian dunia karena baik," pesan Luhut.

Selanjutnya, dia mengisahkan ketika Indonesia menempati posisi ke-5 ekonomi dunia, ada masa yang tepat bagi Gen Z. Artinya, ini menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan.

"Itu satu ekspresi yang menurut saya, buat kalian yang muda-muda, itu era-mu nanti, era cucu saya," ungkapnya.

"Nah itu semua pesan saya itu, kamu harus bekerja dengan hati dan, berfikir apa yang terbaik buat indonesia, jangan kalian mau dipecah-pecah sana sini gitu. Karena semua kita punya, ya Indonesia itu kita punya," tegasnya.


Menko Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Capai Rp 994,46 Triliun per November 2022

Menko Luhut dalam diskusi bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10/2022)

Hingga November 2022, komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN telah mencapai lebih dari Rp 994,46 triliun dan E-Katalog telah menyentuh angka 2,18 juta produk.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Monitoring dan Evaluasi Inpres 2/2022.

"Per November 2022, komitmen belanja PDN oleh K/L/PD dan BUMN telah mencapai lebih dari 994,46 Triliun dengan realisasi mencapai angka 584,59 Triliun . Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri. Akan tetapi, diperlukan akselerasi realisasi belanja PDN oleh pemerintah pusat dan daerah yang baru mencapai 343,29 Triliun dari target 400 Triliun tahun ini,” kata Menko Luhut, Selasa (29/11/2022).

Hal tersebut, papar Menko Luhut, sejalan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, di mana Presiden telah memberikan instruksi kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah untuk memanfaatkan dan memberdayakan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi melalui pengadaan barang/jasa.

Tujuan dari instruksi ini tidak lain adalah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, menciptakan supply-demand produk lokal, dan menciptakan sistem pengadaan pemerintah yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.

“Patut kita banggakan bersama bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Inpres 2/2022 secara aktif. Dan pada hari ini, secara khusus saya menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah menginisiasi dan mengawal penerbitan Inpres 2/2022, serta secara aktif mendukung akselerasi implementasinya, baik di lingkungan internal LKPP maupun dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah atas kerja keras dan kerja samanya dalam merealisasikan belanja PDN dan melaksanakan Instruksi Presiden ini selama tahun 2022,” paparnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya