Liputan6.com, Jakarta Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Prof. Mohammed Ali Berawi mengatakan uji coba mobil terbang akan dilakukan di IKN pada 2024.
"Jadi nanti juga test, ujinya di IKN, rencananya di 2024," ujar Prof. Ali saat berbincang dikutip dari Antara, Selasa (30/11/2022).
Advertisement
Prof. Ali mengatakan OIKN dan Hyundai Motor Group menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama membangun ekosistem mobilitas cerdas Advanced Air Mobility (AAM) di Indonesia.
Menurut Prof. Ali, kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan mobil terbang. Pengembangan ini menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia, sementara di dunia konsep mobil terbang juga masih dalam pengembangan.
"Jadi ini udah ada tahap-tahapnya, steping-steping-nya mulai dari joint study, joint research, ini kita lakukan untuk artinya kita harapkan kita menjadi salah satu pusat pengembangannya," kata Prof. Ali.
Prof. Ali juga mengatakan mobil terbang menyerupai sebuah drone yang dapat berisi penumpang dan barang. Salah satu fungsinya adalah untuk lebih mudah menjangkau daerah-daerah yang sulit ditempuh melalui jalan darat dan perbukitan.
Teknologi mobil terbang ini pun belum diproduksi secara massal sehingga masih membutuhkan berbagai pengembangan.
Lebih lanjut, Prof. Ali mengatakan bahwa saat ini OIKN tengah mengembangkan teknologi yang bisa digunakan untuk tahun 2035 termasuk mobil terbang.
Prof. Ali berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi pelaku untuk pembangunan mobil terbang di masa mendatang.
"Jadi membangun kota ini bukan untuk 2024, saya membangun kota untuk 2045, jadi teknologinya untuk itu. Sekarang kalau ngebayangin mobil terbang agak bingung, tapi 2035 sudah," kata Prof. Ali.
"Kita jadi salah satu pionir pengembang teknologi. Kita melakukan itu, ada lompatan teknologi kita lakukan di IKN, itu pesan yang kita sampaikan," lanjutnya.
Minat Investor Bangun IKN Nusantara Membeludak, Semula 38 Ha Jadi 965 Ha
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap minat investasi di IKN Nusantara telah meningkat 25 kali lipat sejak Agustus 2022 lalu. Ini dilihat dari besaran lahan yang diminati oleh investor di Ibu kota baru.
Basuki Hadimuljono mengungkapkan peningkatan ini terjadi cukup signifikan sejak penawaran pertama di Agustus 2022. Dari semula seluas 38 hektare, kini mencapai 965 hektare yang diminati.
"Untuk perkembangan minat investasi di IKN mengalami peningkatan 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan pada sosialisasi awal pada tahun 2022 Agustus, dari semula 38 hektare menjadi 965 hektare untuk pembangunan fasilitas pendidikan kesehatan, perumahan dan perkantoran," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).
Basuki pun merinci luasan lahan yang diminati investor. Pertama, investasi pada fasilitas pendidikan seluas 41 hektare yang terletak di Zona 1B IKN. Terdiri dari perguruan tinggi, sekolah internasional, sekolah terpadu swasta, hingga lembaga riset swasta.
Kedua, investasi pada fasilitas kesehatan seluas 29 hektare. Terdiri dari rumah sakit nasional terpadu dan rumah sakit lainnya.
Ketiga, investasi pada sektor perumahan seluas 155 hektare pada Zona 1A dan 1B. Di kawasan 1B akan diperuntukkan bagi kawasan residensial.
"Investasi pada fasilitas perkantoran jasa dan komersial seluas 14,4 hektare meliputi area perkantoran BUMN, ritel outlet dan departement store. Investasi pada area mix use seluas 16 hektare di KIPP pada area campuran kepadatan tinggi dan area campuran kepadatan sedang," sambungnya.
Advertisement
Minta Tambahan Anggaran Rp 12,7 Triliun
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap butuh tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN Nusantara. Nilainya mencapai Rp 12,7 triliun.
Untuk itu, dia telah bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait permintaan tersebut. Dana ini nantinya digunakan untun percepatan pembangunan di IKN.
Termasuk pembangunan jalan dan kawasan hunian ASN dan TNI/Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
"Kami sudah kirimkan surat kepada Menteri Keuangan dengan nomor surat No. KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp 12,7 triliun untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan di KIPP dan development, dan pembangunan hunian ASN dan TNI/Polri," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).
Basuki mengatakan, dana ini guna mempercepat pembangunan di wilayah IKN Nusantara melingkup pembangunan di zoba 1B dan 1C. Ini juga sebagai salah satu bukti tindak lanjut dari arahan Jokowi.
