Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lawerissa mendukung langkah PLN untuk mempercepat pemerataan akses kelistrikan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Advertisement
Dukungan itu diberikan Komisi VI DPR RI melalui persetujuan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2023.
Anggota Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku ini mengapresiasi usulan PMN oleh PLN. Menurutnya, dengan usulan penyertaan modal negara senilai Rp 10 triliun pada 2023 menunjukkan kesungguhan PLN menghadirkan pemerataan akses kelistrikan.
“Saya mengapresiasi usulan pak Dirut PMN Rp 10 triliun ini. Saya setuju sekali dengan rencana elektrifikasi di daerah 3T menggunakan PMN pada tahun 2023,” ujarnya dikutip Kamis (1/12/2022)
Dengan disahkannya PMN 2023, Komisi VI DPR RI mendukung PLN peningkatkan rasio elektrifikasi. Bersamaan dengan target tersebut, PLN dapat mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.
Hendrik menambahkan, dengan adanya PMN ini, diharapkan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan listrik dapat dihadirkan. “Di Pulau Damer, di Dapil saya jaringan dan gardu, sekarang tinggal dilengkapi sehingga masyarakat dapat merasakan akses kelistrikan,” tambahnya.
Pada 2023, DPR menyepakati tambahan PMN untuk PLN sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan diprioritaskan untuk membangun akses listrik berfokus pada peningkatan Rasio Elektrifikasi secara nasional maupun Rasio Desa Berlistrik (RDB).
Selain itu, alokasi ini juga dioptimalkan oleh PLN untuk menambah pembangkit listrik berbasis energi bersih sesuai dengan kompetensi sumber daya alam di masing- masing daerah.
Biaya Sambung Listrik PLN di Wilayah 3T Capai Rp 45 Juta per Rumah, untuk Apa Saja?
Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menyebut untuk mengaliri listrik ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membutuhkan investasi yang besar.
Dia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 45 juta untuk satu rumah. Biaya tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan pengaliran listrik di wilayah non 3T yang hanya sekitar Rp 1 juta - Rp 2 juta per rumah.
"Biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan untuk daerah 3T mencapai Rp 45 juta per pelanggan," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI.
Hal tersebut diamini Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, PT PLN, Evy Haryadi. Evy menjelaskan, pada dasarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengaliri listrik di wilayah manapun tetap sama. Hanya saja perbedaanya terletak pada banyaknya rumah yang dialiri listrik.
Pemasangan jaringan transmisi biasanya dilakukan untuk sekitar 200-1.000 rumah. Kebutuhan anggaran pemasangan transmisi ini kemudian dibagi jumlah rumah yang dialiri listrik.
Sehingga semakin banyak rumah yang dialiri listrik, maka biayanya lebih murah. Pun sebaliknya, semakin sedikit rumah yang dialiri listrik, semakin mahal biaya yang dibutuhkan.
"Biaya bangunnya itu sama. Jaringan yang dibangun untuk 5 rumah dan 1.000 rumah biayanya sama. Tergantung berapa banyak yang rumah yang teraliri listrik, jadi begitu persentasenya," kata Evy saat ditemui usai Peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).
Advertisement
PLN Tak Boleh Rugi
Dalam hal ini, kata dia, PLN memiliki dua fungsi, yakni fungsi bisnis dan fungsi sosial. Sebagai fungsi bisnis, PLN dituntut tidak boleh merugi.
"Fungsi bisnis ini PLN tidak boleh rugi," kata dia.
Namun di sisi lain, PLN juga berkewajiban memberikan pelayanan energi kepada semua masyarakat. Makanya dibutuhkan investasi baik dari pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kewajibannya.
"Makanya butuh dukungan pemerintah lewat PNM (Penyertaan Modal Negara)," kata dia.
Dalam hal ini, tahun 2022 pemerintah telah memberikan PNM untuk elektrifikasi sebesar Rp 5 triliun. Sedangkan tahun 2023 nanti PNM yang diberikan pemerintah mencapai Rp 10 triliun.
"PNM kita lebih besar dari tahu 2022 yang hanya Rp 5 triliun dan di 2023 ini jadi Rp 10 triliun dan ini bisa untuk penyelesaian elektrifikasi tadi," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Dirut PLN: Rasio Elektrifikasi Yogyakarta Rendah, Cuma 89,26 Persen
PT PLN (Persero) mencatat, rasio elektrifikasi per Oktober 2022 sebesar 97,49 persen. Kekurangan sambungan listrik ini bukan hanya terjadi di wilayah timur saja, bahkan Yogyakarta jadi provinsi dengan jumlah pelanggan PLN terendah keempat di Tanah Air, dengan tingkat rasio elektrifikasi baru 89,26 persen.
Namun, menyambungkan tegangan listrik bukan perkara gampang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penambahan jangkauan listrik di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal 3T memang tidak mudah, terutama soal biaya.
"Biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan untuk daerah 3T mencapai Rp 45 juta per pelanggan. Sedangkan rata-rata investasi untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah non-3 T hanya Rp 1-2 juta per pelanggan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (28/11/2022).
Menurut catatannya, Darmawan menyampaikan, PLN harus mengeluarkan dana Rp 45 juta per pelanggan rumah tangga untuk memasang sambungan listrik di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali).
Tak tanggung-tanggung, PLN butuh suntikan investasi Rp 408 miliar untuk melistriki total 8.934 calon pelanggan rumah tangga di area Jamali.
Advertisement
