Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Istana Negara, Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju, di mana 3 tahun pertama Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan Pandemi Covid-19 yang sungguh luar biasa.
Advertisement
Indonesia dapat menangani pandemi dan mengelola dampak secara sangat baik dibandingkan banyak negara di dunia. APBN menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan.
“Perlu saya ingatkan kembali, keadaan sekarang ini, utamanya ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi," ujar Jokowi dilansir dari keterangan Kemenkeu, Kamis (1/12/2022).
Menurut Presiden tanpa bisa dirediksi dan dihitung maka Indonesia harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada.
"Oleh karena itu, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan,” tegas Presiden saat menyampaikan arahannya.
DIPA
Jokowi menegaskan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi melandainya kasus Covid-19. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.
“Di dalam merumuskan kebijakan dan respon APBN di dalam situasi yang sungguh luar biasa ini dan juga untuk memulihkan ekonomi, dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat sungguh luar biasa," kata dia.
"Hal ini menghasilkan APBN yang responsive, tepat, fleksibel namun tetap efektif dan akuntabel di dalam menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu pandemi dan konsekuensinya, serta mengawal dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sangat kompleks dan menghadapi gejolak-gejolak ekonomi global baru yang menantang saat ini,” ungkap Menkeu dalam laporannya.
Advertisement
Perkembangan Ekonomi
Perkembangan Ekonomi 2022 dan Proyeksi 2023Perekonomian nasional saat ini dalam tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan diatas 5 persen selama 4 triwulan berturut-turut, dimana triwulan III bahkan mencapai 5,72 persen (yoy).
"Inflasi relatif moderat dibandingkan negara-negara lain dan mulai menunjukkan penurunan ke level 5,71 persen (yoy) di bulan Oktober dari sebelumnya 5,95 persen di bulan September," ujar Menkeu.
Di sisi lain, neraca perdagangan bertahan surplus dalam 30 bulan berturut-turut serta indeks PMI yang tetap ekspansif dalam 14 bulan terakhir, walaupun tetap perlu dicermati karena dalam satu bulan terakhir mengalami penurunan.
Dengan capaian tersebut, optimisme proses pemulihan ekonomi terus dijaga meskipun pemerintah harus makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik, penerapan zero covid policy di RRT yang menyebabkan perlambatan ekonominya, maupun dampak pengetatan kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang akan berakibat perlemahan ekonomi global, meningkatkan suku bunga global, memicu aliran modal keluar dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar.
