Liputan6.com, Riyadh - Mantan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Nayef mengklaim bahwa anggota keluarga perempuannya akan diperkosa jika menolak memberi jalan bagi saingannya Mohammed bin Salman (MBS) selama kudeta kerajaan Saudi tahun 2017.
Hal ini terungkap dalam sebuah laporan yang memaparkan klaim tersebut.
Advertisement
Dalam langkah yang mengejutkan pada saat itu, Raja Salman mempromosikan MBS sebagai pewaris takhta Saudi setelah dugaan perebutan kekuasaan antara MBS dan Nayef — yang merupakan sepupu.
Sejak itu, Nayef dilaporkan telah menghabiskan berbagai masa penahanan dan berstatus sebagai tahanan rumah, dikutip dari Mirror.co.uk, Kamis (1/12/2022).
Laporan menunjukkan bahwa lebih dari lima tahun setelah MBS melakukan kudeta, Nayef masih ditahan, meskipun tidak jelas di mana tepatnya.
Sekarang, klaim baru telah muncul tentang dugaan perlakuan Nayef di tangan rezim Arab Saudi.
Seorang sumber yang dekat dengan Pangeran dilaporkan mengatakan dia diberitahu jika dia (Nayef) tidak menyerahkan klaimnya atas takhta, anggota keluarga perempuannya akan diperkosa dan bahwa dia digantung di pergelangan kaki saat ditahan di sel isolasi.
Klaim tersebut menambah kekhawatiran tentang MBS, yang sejak itu mengambil langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya sebagai penguasa de-facto.
Informasi tentang Keluarga Kerajaan Saudi dijaga ketat oleh negara otokratis, tetapi kisah kudeta tahun 2017 dan klaim tentang penahanan Nayef selanjutnya kini tersebar luas di domain publik.
Nayef Dipaksa Mundur
Nayef, sekutu dekat intelijen AS, terpaksa mundur sebagai Putra Mahkota Saudi pada 20 Juni 2017. Insiden itu disamakan dengan 'Godfather, ala Saudi', menurut laporan baru dari The Guardian.
Hari itu, surat kabar melaporkan Nayef dipanggil ke sebuah pertemuan di istana luas Raja Salman di Mekkah. Anggota keamanannya diperintahkan untuk menunggu di luar, dan semua ponsel disita untuk 'alasan keamanan', kata seorang sumber seperti dilaporkan surat kabar itu.
Pangeran Nayef diantar ke sebuah ruangan, di mana dia ditahan selama berjam-jam oleh Turki al-Sheikh - sekutu dekat MBS - yang bekerja untuk menekan Nayef agar menandatangani surat pengunduran diri dan berjanji setia kepada sepupunya.
Dia awalnya menolak, tetapi tunduk pada tekanan setelah ancaman dibuat terhadap keluarganya. Salah satu ancaman, kata seorang sumber kepada The Guardian, adalah bahwa anggota keluarganya yang perempuan akan diperkosa.
Advertisement
AS Tetapkan Putra Mahkota Saudi Kebal Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi
Pemerintahan Joe Biden telah menetapkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), harus diberikan kekebalan dalam kasus yang diajukan terhadapnya oleh tunangan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi, yang menurut pemerintah dibunuh atas arahan sang pangeran.
Pengajuan pengadilan dilakukan oleh pengacara Departemen Kehakiman atas permintaan Departemen Luar Negeri AS karena MBS baru-baru ini diangkat menjadi perdana menteri Saudi. Atas dasar hal tersebut, maka ia memenuhi syarat untuk kekebalan sebagai kepala pemerintahan asing, kata permintaan itu.
Hal itu diajukan Kamis 17 November 2022 larut malam, tepat sebelum batas waktu pengadilan bagi Departemen Kehakiman untuk memberikan pandangannya di pengadilan tentang pertanyaan kekebalan dan argumen lain yang dibuat pangeran agar gugatan itu dibatalkan.
"Mohammed bin Salman, Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, adalah kepala pemerintahan dan oleh karena itu, kebal dari gugatan ini," bunyi pengajuan itu, sambil menyebut pembunuhan itu "keji", seperti dikutip dari CNN, Jumat (18/11/2022).
Keputusan tersebut kemungkinan besar akan memicu reaksi kemarahan.
Gedung Putih berharap perjalanan Presiden Joe Biden ke Arab Saudi pada Juli akan membuat hubungan AS-Saudi yang bermasalah kembali ke jalurnya, tetapi sejak itu, hubungan terus memburuk.
Hubungan itu sedang dievaluasi ulang, kata Gedung Putih, setelah pemotongan produksi minyak oleh OPEC + yang dipimpin Saudi yang dilihat pemerintah sebagai penghinaan langsung ke AS. Anggota Kongres, yang sudah geram dengan pemotongan minyak dan menyerukan evaluasi ulang, kemungkinan besar hanya akan semakin marah jika sang pangeran diberikan kekebalan.
Tuntutan Tunangan Jamal Khashoggi
Hatice Cengiz, tunangan Khashoggi, dan organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Washington yang didirikan mendiang jurnalis, DAWN, awalnya mengajukan gugatan terhadap MBS dan 28 orang lainnya pada Oktober 2020 di Pengadilan Distrik Federal Washington, DC. Mereka menuduh bahwa tim pembunuh “menculik, mengikat, membius, menyiksa, dan membunuh” Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul dan kemudian memotong-motong tubuhnya. Jenazahnya tidak pernah ditemukan.
Direktur eksekutif DAWN, Sarah Leah Whitson, menyebut permintaan kekebalan itu sebagai "hasil yang mengejutkan" dan "konsesi besar-besaran" ke Arab Saudi.
"Sungguh ironis bahwa Presiden Biden pada dasarnya memberikan jaminan impunitas bagi Mohammed bin Salman, yang merupakan kebalikan dari apa yang dia janjikan untuk meminta pertanggungjawaban pembunuh Jamal Khashoggi," kata Whitson kepada CNN.
Laporan komunitas intelijen AS tentang pembunuhan Khashoggi yang diterbitkan pada Februari 2021 ketika Biden menjabat mengatakan MBS menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh jurnalis yang berakhir dengan pembunuhan dan pemotongannya.
MBS membantah tuduhan tersebut dan mencari kekebalan dari penuntutan, mengklaim bahwa berbagai posisi pemerintahan dan kerajaan memberinya kekebalan dan menempatkannya di luar yurisdiksi pengadilan AS.
Tetapi sebagai Putra Mahkota, MBS tidak berhak atas kekebalan berdaulat yang biasanya hanya mencakup kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri luar negeri, yang tidak dimiliki olehnya.
Kemudian, hanya beberapa hari sebelum pemerintahan Biden bulan lalu seharusnya mempertimbangkan masalah kekebalan, MBS dipromosikan menjadi perdana menteri oleh ayahnya, Raja Salman, yang biasanya memegang posisi itu.
Advertisement
