Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta jajarannya menjalankan program yang berdampak langsung ke masyarakat di 2023. Mengingat Kemenhub mendapat porsi anggaran sampai Rp 33,4 triliun di 2023.
Dia meminta jajarannya untuk fokus mengelola anggaran yang telah dialokasikan. Utamanya pada program prioritas yang telah ditetapkan dan memastikan hasilnya dapat berdampak positif bagi masyarakat.
Advertisement
"Sebagaimana arahan bapak Presiden Joko Widodo, APBN kita harus harus terkoordinasi dengan baik dan memberikan dampak yang besar dan nyata bagi masyarakat,” ujar Menhub saat menyerahkan DIPA Kemenhub Tahun 2023 kepada seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub di Jakarta, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (1/12/2022).
Pada tahun 2023, Kemenhub mendapat alokasi sebesar Rp 33,4 Triliun, dan termasuk dalam 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar. Kemenhub menargetkan penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 97,27 persen.
“Saya minta seluruh jajaran Kemenhub agar mengawal dan melaksanakan program dan anggaran tahun 2023 ini dengan lebih baik lagi. Diawali dengan penguatan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menhub juga menyampaikan sejumlah hal kepada jajarannya. Diantaranya mengoptimalkan fungsi tol laut dan udara untuk menjaga kestabilan harga barang di tengah ancaman inflasi, mewujudkan pembangunan transportasi yang inklusif dengan melibatkan banyak pihak.
Kemudian menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance), mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan inovasi pendanaan kreatif non APBN melalui berbagai skema kerja sama.
Jokowi Serahkan DIPA 2023
Pada hari ini, Presiden Jokowi menyerahkan DIPA Tahun 2023 kepada Kementerian/Lembaga serta Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah. Ia menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.
Adapun APBN 2023 difokuskan kepada enam hal. Yakni, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Kemudian, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara, revitalisasi industri, dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Advertisement
Belanja Negara di 2023
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Jumlah tersebut terbagi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
Hal itu disampaikan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Istana Negara, Jakarta, dilansir dari keterangan Kemenkeu, Kamis (1/12/2022).
"Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu pertama, melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif," kata Menkeu.
Kedua, belanja negara diarahkan untuk penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru IKN Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Perkuat Bansos
Selanjutnya, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. Keempat, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.
Terakhir, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024. Kualitas belanja negara baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus diperbaiki. Belanja yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan.
"Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi," ujar Sri Mulyani.
Advertisement
