BSN: SNI pada Air Minum Kemasan Galon Bukti Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Di tempat yang sama, Atong Soekirman, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Bidang Perekonomian menyayangkan adanya upaya yang mendiskreditkan AMDK galon guna ulang dengan menghembuskan isu bahwa produk ini tidak higienis karena kemasannya yang mengandung BPA.

“Ini jelas akan menimbulkan image negatif terhadap AMDK yang dikemas dalam kemasan yang mengandung BPA yang dapat berdampak pada iklim usaha,” katanya.

Di kesempatan berbeda, Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal BSN, Heru Suseno, juga pernah mengatakan untuk mendapatkan sertifikat SNI di AMDK itu tidaklah mudah. Industri AMDK harus melewati proses audit dari lembaga sertifikasi produk yang terdiri dari audit sistem manajemen dengan pengujian produk. Pengujian produk dilakukan dengan metode sampling.

Misalnya, ketika perusahaan mengajukan sertifikasi ke lembaga SNI maka pabriknya akan didatangi oleh auditor dengan petugas pengambil sampel. Mereka datang beberapa hari tergantung luas pabriknya, mengambil sampel kemudian diuji di lab. “Nah, kalau hasilnya baik, maka produknya akan ter-SNI, dan itu artinya produknya itu sudah aman untuk digunakan,” tukasnya.

Evita Mantovani, Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri Kemenko Bidang Perekonomian, mengatakan ada tiga solusi alternatif yang bisa dilakukan sebagai solusi keributan yang disebabkan keluarnya wacana BPOM untuk melabeli “berpotensi BPA” kepada galon guna ulang.

Pertama, agar disusun sebuah pedoman teknis penggunaan kemasan mengandung BPA yang benar dan meningkatkan edukasinya ke masyarakat.

“Artinya, perbaiki saja SOP teknisnya seperti bagaimana cara mengangkut, menyimpan agar jangan sampai terpapar panas matahari, berapa lama waktu penyimpanan. Jadi, yang lebih ditingkatkan itu pedoman teknis dan literasi edukasi ke masyarakatnya,” katanya.

Solusi kedua adalah parameter BPA itu dimasukkan saja dalam syarat mutu SNI AMDK yang berlaku wajib. Menurut Evita, ini masih dalam tahap diskusi.

“Kalau sekarang ini kan mengenai kewenangan, BPOM itu terkait dengan pangan dan SNI itu letaknya di Kementerian Perindustrian. Tapi, bukan hal yang tidak mungkin untuk bisa disatukan atau disinergikan nantinya,” tukasnya.

Kemudian yang ketiga, semua AMDK yang berbahan polycarbonat maupun non polycarbonat yang memenuhi ketentuan migrasi BPA dan limit of detection dapat memasang label bahwa AMDK tersebut aman dikonsumsi.

“Artinya, kalau mau, ya dua-duanya (bahan polycarbonat dan non polycarbonat) dilabelkan dengan sebuah pelabelan yang tidak menggiring menjadi tekanan psikologis dari konsumen, tapi memang keduanya ini memang membangun posisi aman yang dikonsumsi,” ucap Evita.Ok