Terima DIPA Anggaran dari Jokowi, LAN Siap Kebut Program Prioritas Nasional

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dari Presiden Jokowi.

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Des 2022, 22:04 WIB
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dari Presiden Jokowi.

Liputan6.com, Jakarta Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 untuk LAN secara langsung dari Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

Untuk tahun 2023, LAN memperoleh alokasi DIPA sebesar Rp 323.162.174.000 Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 4.598.438.000 dibandingkan dengan DIPA pada tahun sebelumnya sebesar Rp 318.563.736.000.

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo berpesan berkaitan dengan penggunaan anggaran. "Kendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas serta ini juga berkali-kali saya ingatkan memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM," tegas Presiden.

Presiden juga mengingatkan tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian lain. "Oleh sebab itu kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri," tegasnya.

Terakhir, Presiden Joko Widodo meminta K/L maupun Pemerintah Daerah mempercepat realisasi belanja di APBN maupun APBD khususnya belanja modal dan belanja sosial.

 


Laporan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan laporan pemerintah terkait RUU APBN 2023 saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda rapat paripurna kali ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu dalam laporannya Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa DIPA dan TKDD Tahun 2023 diserahkan kepada 53 kementerian dan lembaga. Dari total 53 tersebut ada 14 kementerian dan lembaga di antaranya yang menerimanya secara simbolis.

“Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir 2019 hingga 2021,” ungkapnya.

Selain itu menurut Sri Mulyani, kementerian dan lembaga tersebut juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023, dan kementerian lembaga yang menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi.

LAN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menerima secara langsung DIPA tahun 2023 dari Presiden. Selain LAN, Kementerian dan Lembaga yang menerima DIPA secara simbolis adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertahanan.

Selain itu, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

 


Program Prioritas LAN

Pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun secara online dapat dapat meminimlisir terjadinya praktek pungutan liar.

Dengan telah dilaksanakan penyerahan DIPA ini LAN juga Kementerian/Lembaga juga Pemerintah Daerah sudah mulai bisa melakukan kegiatan.

Kepala LAN, Adi Suryanto berharap LAN dapat melaksanakan sebaik-baiknya sejumlah program prioritas nasional yang telah ditetapkan. Program-program tersebut diantaranya adalah Pelatihan Penguatan Kompetensi Widyaiswara, Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi, Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan ASN, Program Eksekutif Nasional, ASN Talent Academy, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN, dan Penyusunan Konten Pembelajaran.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya