Liputan6.com, Jakarta Dalam acara Forum CEO 2022 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku enggan membahas geopolitik maupun kondisi global.
Jokowi mengaku enggan dianggap selalu menakut-nakuti pengusaha hingga masyarakat terkait kondisi global.
Advertisement
"Saya tidak ingin berbicara mengenai problem dunia karena nanti ada yang menyampaikan presiden itu menakut-nakuti saja setiap sambutan," ungkap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12).
Sebaliknya, dalam sambutannya kali ini, Jokowi ingin menyampaikan berbagai optimisme di tengah berbagai ancaman dunia. Sebagai bangsa, Indonesia memiliki banyak kekuatan besar. Hanya saja hal ini sering dilupakan.
"Kenapa kita harus optimis? Karena berkali-kali saya sampaikan, kita ini memiliki potensi besar, memiliki kekuatan besar tapi sering kita lupakan," kata dia.
"Kita memiliki SDA, kita memiliki SDM yg nanti akan muncul bonus demografi," sambungnya.
Terkait bonus demografi, Jokowi memperkirakan akan ada 210 juta tenaga kerja produktif. Selain itu, Indonesia juga memiliki pasar yang besar.
"Kita akan memiliki SDM yang nanti akan muncul bonus demografi. 2030 diperkirakan ada 201 juta tenaga kerja produktif," kata dia.
Sehingga negara bisa menjadi fondasi. Apalagi, jumlah penduduk negara kawasan ASEAN di tahun yang sama bisa mencapai 600 juta.
"Inilah kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus," kata dia.
Berbagai kekuatan itulah, tambah Jokowi yang seharusnya diingat dalam membangun strategi besar negara. Strategi besar ekonomi negara agar bisa mencapai visi yang diinginkan.
"Kekuatan inilah yang harus kita ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar bisnis negara," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Jokowi: Ekonomi Global Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Kita Harus Siap
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Istana Negara, Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju, di mana 3 tahun pertama Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan Pandemi Covid-19 yang sungguh luar biasa.
Indonesia dapat menangani pandemi dan mengelola dampak secara sangat baik dibandingkan banyak negara di dunia. APBN menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan.
“Perlu saya ingatkan kembali, keadaan sekarang ini, utamanya ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi," ujar Jokowi dilansir dari keterangan Kemenkeu, Kamis (1/12/2022).
Menurut Presiden tanpa bisa dirediksi dan dihitung maka Indonesia harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada.
"Oleh karena itu, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan,” tegas Presiden saat menyampaikan arahannya.
Advertisement
DIPA
Jokowi menegaskan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi melandainya kasus Covid-19. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.
“Di dalam merumuskan kebijakan dan respon APBN di dalam situasi yang sungguh luar biasa ini dan juga untuk memulihkan ekonomi, dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat sungguh luar biasa," kata dia.
"Hal ini menghasilkan APBN yang responsive, tepat, fleksibel namun tetap efektif dan akuntabel di dalam menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu pandemi dan konsekuensinya, serta mengawal dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sangat kompleks dan menghadapi gejolak-gejolak ekonomi global baru yang menantang saat ini,” ungkap Menkeu dalam laporannya.
