Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diminta untuk semakin memperkuat perekonomian khususnya di sektor UMKM.
Penguatan sektor UMKM tersebut seiring dengan digelarnya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sektor UMKM mampu memperkuat perekonomian bangsa.
“Rapimnas Kadin 2022 memiliki peran strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat upaya pemulihan dunia usaha dan perekonomian nasional, serta mengantisipasi situasi dan kondisi ekonomi yang akan dihadapi pada tahun 2023,” kata Puan saat menghadiri Welcome Dinner Rapimnas Kadin 2022, Kamis (1/12/2022) malam.
Baca Juga
Advertisement
Puan menjelaskan, indikator-indikator proyeksi ekonomi global memperlihatkan pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Prediksi akan terjadinya resesi menjadi salah satu tantangan perekonomian dunia.
Walaupun terdapat berbagai tantangan dan gejolak global, Indonesia disebut tetap memiliki optimisme dengan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kata Puan, kekuatan perekonomian nasional ditopang oleh peran UMKM yang sangat strategis.
“UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja,” ucap Puan.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM Indonesia saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB (produk domestik bruto) sebesar 61,97% atau senilai lebih dari Rp 8.500 triliun. Kontribusi UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.
Meski begitu, Puan memandang masih banyak permasalahan dan kendala yang sering dialami UMKM.
“Jika tidak diatasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, atau bahkan gulung tikar,” sebutnya.
**Liputan6.com bersama BAZNAS bekerja sama membangun solidaritas dengan mengajak masyarakat Indonesia bersedekah untuk korban gempa Cianjur melalui transfer ke rekening:
1. BSI 900.0055.740 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)2. BCA 686.073.7777 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
Saksikan video pilihan berikut ini:
Permasalahan UMKM
Dia meyakini, UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian
Puan memaparkan beragam permasalahan UMKM yang perlu diatasi tersebut. Mulai dari kesulitan dalam pengurusan perizinan, sulitnya akses permodalan, strategi pemasaran, distribusi barang, hingga optimalisasi platform digital.
Oleh karenanya, Rapimnas Kadin 2022 dinilai menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM.
“Orang kalau mikir Kadin pasti mikir usaha yang gede-gede, tapi Kadin yang sekarang jangan lupa dengan UMKM yang menyangga perekonomi nasional,” tegas Puan.
Menurutnya, urusan UMKM memang telah ditangani oleh banyak pihak, dari kementerian/lembaga, bank himbara, CSR perusahaan-perusahaan, dan sebagainya.
Akan tetapi, sebut Puan, masih diperlukan sinergi dan kolaborasi yang bermuara pada terbangunnya ekosistem UMKM yang kuat.
“Sinergi Kadin dengan stakeholder UMKM, Kementerian/lembaga terkait, diharapkan dapat membangun ekosistem dunia usaha yang berdaya saing,” kata Puan.
“Kadin yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam dunia usaha, dapat ikut memperkuat ekosistem UMKM, dengan menjadi katalisator,” tambah Puan.
Sebagai katalisator, Kadin dinilai mempertemukan seluruh potensi stakeholder UMKM untuk dioptimalkan dalam membangun ekosistem dunia usaha UMKM.
Program Pemerintah di bidang Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Infrastruktur, Pendanaan KUR dan lain-lain disebut dapat disatukan dalam ekosistem UMKM yang sesuai. Business processnya pun dinilai dapat difasilitasi oleh Kadin.
Pua memastikan DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk memperkuat UMKM. Menurut Puan, DPR akan bersinergi dengan Pemerintah agar usaha lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
“Dan juga dapat berpentas di tingkat dunia,” ujarnya.
DPR telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2020 untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (CEPA).
Dia menjelaskan substansi dalam UU tersebut antara lain membebaskan produk asal Indonesia yang masuk ke Australia dapat menikmati tarif bea cukai 0%.
“Dalam memperluas pasar di era digital, DPR RI juga mengesahkan UU tentang Perdagangan melalui sistem elektronik ASEAN. Selain itu, DPR juga memberikan dukungan anggaran bagi program pemerintah untuk UMKM,” terangnya.
Puan mengingatkan, dukungan DPR dan program Pemerintah yang ditambah dengan katalisator Kadin harus dapat bersinergi serta berjalan seiring searah dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing.
Menurutnya, gotong royong diperlukan untuk membangun UMKM yang kuat. Sebelum membangun kekuatan UMKM yang lebih maksimal, Kadin diharapkan untuk lebih dulu terkonsolidasi.
"Baik secara program, kepengurusan, dan pendanaan," ujarnya.
Advertisement
