Liputan6.com, Jakarta - Banyaknya permasalahan diseputar biaya haji yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) membuat perlu dicarikan solusi dan jalan keluar terhadap hal itu.
Dalam kegiatan Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2022 yang diadakan di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo Jawa Timur, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief menyampaikan masalah kenaikan biaya layanan masyair yang dilakukan Saudi cukup besar pada musim haji tahun 2022 serta lalu membuat pemerintah terus mencari solusi.
Baca Juga
Advertisement
“Kalau ada yang menyampaikan usulan kenaikan biaya, maka saya menyebut dengan penyesuaian secara proporsional biaya haji. Sebab beberapa hal yang menjadi pertimbangan maka kita sesuaikan secara proporsional,” ujar Hilman dihadapan para peserta Mudzakarah Perhajian Indonesia, dikutip dari laman kemenag, Minggu (4/11/2022).
Hilman melanjutkan bahwa tujuan penyesuaian biaya haji untuk keseimbangan dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Mengingat beberapa komponen biaya haji juga mengikuti kebijakan Arab Saudi setiap tahunnya.
Mudzakarah Perhajian Indonesia yang diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo Jawa Timur dari 28-30 Nopember 2022 itu dihadiri para pemangku kebijakan dan yang berkepentingan dengan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Dari mulai ulama, akademisi, praktisi haji sampai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Saksikan Video Pilihan Ini:
Kuota Haji Indonesia 2023
Kuota Indonesia pada penyelenggaraan haji 1444 H/2023 M diperkirakan penuh.
Hal ini disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief saat menutup Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2022 di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Mudzakarah ini mengangkat tema "Bipih dan Keberlangsungan Pembiayaan Haji"
"Insya Allah kuotanya penuh. karena dari sana bahasanya begitu," terang Hilman Latief di Situbondo, Selasa (29/11/2022) malam.
Meski demikian, Hilman belum memastikan maksud dari kata 'penuh' itu sendiri, apakah normal seperti tahun 2019 atau masih seperti tahun 2022. "Hanya belum disebutkan angkanya," lanjutnya.
Hilman mengaku Kementerian Agama sudah menggelar rapat awal dengan Kementerian Haji dab Umrah Arab Saudi. Bahkan, Indonesia termasuk yang didahulukan rapatnya agar bisa segera melakukan persiapan dini.
"Indonesia jemaahnya terbesar di dunia sehingga pengelolaannya harus dipersiapkan lebih awal," jelasnya.
Hilman menambahkan bahwa penandatangan MoU penyelenggaraan ibadah haji oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi rencananya dilakukan pada 9 Januari 2023. Bersamaan itu, akan dilakukan juga penandatanganan seluruh kontrak layanan, baik akomodasi, transportasi, konsumsi, maupun Masya'ir.
"Insya Allah, Januari dan Februari kita sudah harus lari kencang untuk pelunasan," tegasnya.
Tim Rembulan
Advertisement
