Pakar Unpad Pertanyakan Sistem Peringatan Dini saat Erupsi Gunung Semeru

Nana mengatalan, erupsi Gunung Semeru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

oleh Huyogo Simbolon diperbarui 05 Des 2022, 18:00 WIB
Penduduk desa berdiri di atas area yang tertutup abu vulkanik saat Gunung Semeru menjulang di latar belakang desa Kajar Kuning di Lumajang, Jawa Timur, Indonesia, Senin, 5 Desember 2022. Status Gunung Semeru mengalami kenaikan dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) sejak 4 Desember 2022 pada pukul 12.00 WIB, sehingga Pusat Vulkanolologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan beberapa rekomendasi agar masyarakat mematuhinya. (AP Photo/Imanuel Yoga)

Liputan6.com, Bandung - Pakar Gunung Api Universitas Padjadjaran (Unpad) Nana Sulaksana mempertanyakan sistem peringatan dini atau early warning system dalam memantau aktivitas Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur.

Nana mengatalan, erupsi Gunung Semeru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, banjir lahar akibat erupsi Semeru dipicu persentuhan aktivitas vulkanik dengan cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

“Erupsi kali ini betul-betul proses erupsi akibat naiknya magma,” kata Nana dikutip dari laman resmi Unpad, Senin (5/12/2022).

Kendati demikian, erupsi gunung berapi bukan merupakan peristiwa yang luar biasa. Gunung Semeru sendiri masih berstatus Siaga (level III) sejak 16 Desember 2021. Kenaikan status Semeru menjadi Awas (level 4) terjadi pada Minggu (4/12/2022) pukul 12.00 WIB.

Padahal, lanjut Nana, erupsi gungung tertinggi di Jawa tersebut sudah terjadi mulai pukul 03.00 WIB pada Minggu (4/12/2022).

“Ini menurut saya adalah masalah. Sebab kehadiran instansi vulkanologi itu justru untuk memberikan peringatan sedini mungkin sebelum letusan terjadi, berdasarkan hasil pengamatan pemantauan melalui pos pengamatan yang ada,” ujarnya.

Karena itu, Nana mempertanyakan optimalisasi sistem peringatan dini sebelum erupsi Semeru terjadi. Sistem peringatan dini sebaiknya dikeluarkan sedini mungkin sebelum erupsi terjadi sampai ke masyarakat, sehingga proses evakuasi lebih cepat dilakukan.

Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Unpad itu melanjutkan, apakah setiap daerah sudah diberikan otonomi dalam mengurus pemantauan kegunungapian. Otonomi ini diperlukan agar penyampaian informasi peringatan dini ke masyarakat akan menjadi lebih cepat.

“Sebagai contoh kita lihat penaikan status itu gunungapi kan itu oleh instansi pusat. Kan artinya itu ada rentang birokrasi laporan dari pos pengamatan yg notabene ada di daerah ada disekitar Semeru, lapor ke kepala vulkanologi terus ke atas lagi ke Badan Geologi, itu terlalu jauh,” tuturnya.


Ketersediaan Fasilitas

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menijau Pos Pantau Gunung Api Semeru (Istimewa)

Sistem peringatan dini yang optimal juga perlu didukung oleh sarana dan sumber daya manusia, seperti ketersediaan pos dan peralatan pengamatan, hingga dukung ahli vulkanologi yang secara spesifik mengetahui seluk beluk karakter dari satu gunung berapi dan mau bekerja di wilayah pengamatan.

“Dulu mungkin sekolah geologi belum banyak, sekarang sudah puluhan program studi teknik geologi menyebar di Indonesia,” ujarnya.

Selain sistem peringatan dini yang harus optimal, Prof Nana juga mendorong adanya peta detail mengenai aliran lahar. Adanya material erupsi menumpuk di tubuh gunung berapi yang berupa endapan awan panas, ditambah dengan cuaca ekstrem sangat rentan terjadi luapan lahar panas maupun dingin.

“Pemetaan potensi lahar panas dan dingin harus selalu di-update,” katanya.

Infografis Kejutan Tak Terduga Erupsi Gunung Semeru. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis: Sejarah Erupsi Gunung Semeru (Liputan6.com / Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya