Jokowi Minta Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Soal Pengendalian Inflasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, belanja modal dan belanja sosial untuk segera direalisasikan pada awal tahun.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 06 Des 2022, 16:45 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/10/2022). (Dok Humas Sekretariat Kabinet RI/Agung)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, belanja modal dan belanja sosial untuk segera direalisasikan pada awal tahun. Kepala negara pun mememinta agar kedua hal tersebut dikawal secara detil dan tidak terjebak pada rutinitas.

Jokowi melanjutkan, kepada kepala daerah untuk bisa lebih berperan terhadap pengendalian inflasi melalui kegiatan belanja tersebut. Dia memerintahlam Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberi instruksinya terhadap hal tersebut.

“Saya minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali,” ujar presiden saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Jokowi menyebut, inflasi pada 3 bulan yang lalu berada di angka 5,9 dan berhasil turun ke 5,7 hingga n ke 5,4. Capian ini, lanjut presiden, menunjukkan adanya progres dari perintah belanja yang dilakukan oleh kepala daerah. Dia meyakini hal tersebut bisa lebih baik saat Menteri Dalam Negeri kembali memberikan perintah.

“Ini artinya daerah sudah melakukan. Tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” harap Jokowi.

Selain itu, menjelang awal tahun, Jokowi percaya investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Dia mendorong agar hal-hal terkait investasi bisa terus meningkat dan tidak dapat ditawar.

“Hal ini sangat mempengaruhi growth kita. Sehingga yg namanya hilirasasi industri konsisten terus akan kita lakukan,” Jokowi menutup.


Kolaborasi Antar-Kementerian Diperkuat

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Rapat kabinet paripurna perdana tersebut mendengarkan arahan Presiden dan membahas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar antarlembaga dapat memperkuat jejaring kolaborasi dan menghindari jebakan ego sektoral.

“Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara-kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi,” kata presiden seperti dikutip Selasa (6/12/2022).

Soal strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia, Jokowi mengingatkan kembali dengan hal yang berkaitan peningkatan konsumsi. Utamamya, soal belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN yang harus diikuti dengan kontrol.

“Ini (kontrol) agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. sehingga yang namanya pembelian produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi,” minta Jokowi.

Selain itu, Jokowi mewanti para jajarannya agar tidak ada hitungan yang keliru. Sehingga jika dibutuhkan, negara mempunyai persiapan untuk mempertahankan suplly dan demamd yang terkendali.

“Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, sehingga sekali lagi saya minta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat hajat hidup orang banyak betul dikalkulasi, dihitung betul,” Jokowi menutup.

Infografis IMF Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Baik (Liputan6.com/Triyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya