Kekang Kebebasan Berpendapat, Warga di Sulut Tolak RKUHP yang Baru Disahkan

Liputan6.com, Manado - Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Manado bersama Aliansi Masyarakat Sipil Sulut, Selasa (6/12/2022), menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Aksi yang digelar puluhan jurnalis serta berbagai elemen masyarakat di Sulut seperti LBH Manado, LBH Pers Manado, dan AMAN ini bertepatan dengan sidang paripurna DPR RI yang mengesahkan RKUHP tersebut.

Meski banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pengesahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), namun DPR RI tetap mengesahkannya dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (6/12/2022).

Padahal, sejak Rancangan KUHP ini dibahas di DPR RI, banyak pihak mendesak beberapa pasal untuk dicabut, karena dinilai mengangkangi demokrasi.

Aksi penolakan RKUHP untuk disahkan DPR RI itu digelar berlokasi di tugu Zero Point, pusat Kota Manado, Sulut.

Ketua AJI Manado Fransiskus Talokon menyerukan, dalam RKUHP yang telah disahkan, terdapat pasal-pasal yang mengekang kebebasan pers.

"AJI mendesak, 17 pasal yang terdapat dalam KUHP harus dicabut. Karena dengan pasal-pasal itu, berpotensi terjadi kriminalisasi terhadap jurnalis, mengangkangi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi," tegas Talokon.

Dia juga berpendapat, KUHP ini disusun tanpa mendengarkan suara publik. Karena menurutnya, seharusnya suara publik diakomodir.

“Jangan disahkan, sementara publik menghendaki pencabutan 17 pasal bermasalah," tutur Talokon.

Selain Talokon, sejumlah anggota AJI Manado seperti Meikel Pontolondo, Rio Luntungan, dan Nofriadi Sururama secara bergantian melakukan orasi yang menuntut pemerintah lebih cermat dalam menanggapi aspirasi warga.