Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap ada 20,9 juta angkatan kerja pertahun di Indonesia. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih minim.
Menurit datanya, saat ini ada sekitar 7 juta lapangan pekerjaan. Pada sisi yang sama, melihat jumlah angkatan kerja, Bahlil melihat kalau penyerapan tenaga kerja dari BUMN, ASN, dan TNI/Polri hanya mampu menyerap 1 juta tenaga kerja per tahun.
Advertisement
"Hari ini kita 7 juta eksisting lapangan kerja, angkatan kerja kita 20,9 juta pertahun, pasca covid-19 itu kita sekitar 5-6 juta (pekerja) yang kena PHK," kata dia dalam Rilis Survei Nasional Proyeksi Ekonomi Politik Nasional di YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
"Penerimaan karyawan BUMN PNS, TNI/Polri paling tinggi setahun itu 1 juta, sisanya mau kemana? Apakah mereka akan jadi pengangguran?," tanya Bahlil.
Menurut Bahlil, pembukaan lapangan kerja sejalan dengan tingkat investasi yang masuk ke dalam negeri. Ini juga jadi alasan pemerintah membuka gerbang untuk investasi dari berbagai pihak.
"Maka pak Presiden dalam berbagai arahan kepada kami, layani investor dengan baik buka investasi selama memenuhi aturan perundang-undangan di negara kita, tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan," ungkapnya.
Investasi
Pada kesempatan itu, Bahlil juga menyinggung kaitannya investasi dan penyediaan lapangan kerja. Dia turut mengacu hasil survei dari Poltracking Indonesia.
Menurut survei, sekitar 60,2 persen masyarakat merasa puas dengan penciptaan lapangan kerja. Sementara, dari sisi pembukaan investasi yang dilakukan pemerintah, sebanyak 57,6 persen publik mengaku puas.
"Memang ini korelasinya sama dengan pencapaian investasi. Jadi memang rumus menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah bagaimana investasi. Dan hari ini persoalan paling besar selain bahan pokok, itu adalah pekerjaan," ujarnya.
Advertisement
Bahlil: Tak Ada Rumus Negara Hadapi Krisis, Jokowi Bawa Cara Baru
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut kalau tidak ada cara khusus dalam menghadapi krisis. Termasuk dalam upaya menekan inflasi yang menjadi momok berbagai negara di dunia saat ini.
Menurut Bahlil, Presiden Joko Widodo membawa salah satu cara baru dalam mengendalikan tingkat inflasi. Dimana, ini jadi salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi di negara manapun.
"Jujur saya katakan bahwa menyoal negara dalam keadaan krisis, ini tidak ada rumusnya, rumusnya itu adalah disaat tiba akal dengan mengedepankan kemampuan koordinasi dan kepemimpinan yang kuat," kata dia dalam Rilis Survei Nasional Proyeksi Ekonomi Politik Nasional di YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
"Dimana pak jokowi dalam membangun membawa kami hampir semua tim ekonomi itu selalu ada cara baru," sambung Bahlil.
Sebagai salah satu contoh, adalah cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Biasanya, kewenangan pengendalian inflasi ada di level makro dengan bank sentral yang mengatur tingkat suku bunga.
Cara Berbeda
Dia menyebut, Indonesia mengambil cara berbeda dengan melirik di sisi mikro melalui identifikasi komoditas yang berperan dalam mengerek tingkat inflasi. Misalnya kenaikan harga bawang dan cabai yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
"Kemudian diambil caranya, 'oke ambil ditempat yang sumber bawang smaa cabe tapi logistiknya transportasinya ditanggung APBD', ini rumus baru. Ini rumus tak lazim yang dilakukan oleh kepala negara sebelumnya," papar Bahlil.
Bagi Bahlil, cara ini adalah salah satu cara baru atau out of the box. Ini juga menunjukkan karakteristik salah satu pemimpin negara dalam menyikapi dinamika kondisi negara secara periodik.
"Maksud saya adalah ini cara berfikir out of the box dan pemimpim dalam menyikapi perkembangan dinamika kondisi negara yang setiap minggu setiap bulan setiap tahun itu selalu berubah. Maka dibutuhkan intuisi dan leadership," tegasnya
Advertisement
