Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta jajarannya untuk secara tegas menghindari praktik korupsi. Tujuannya untuk meningkatkan integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Hal ini disampaikannya bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022. Dia meminta jajarannya untuk menaati prinsip '4 No' yanh ada di Kemenhub.
Advertisement
“Saya mengajak seluruh pegawai Kemenhub untuk menerapkan prinsip 4 No’s yang telah kita tetapkan sebagai gerakan moral menuju budaya antikorupsi,” ujar Menhub dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia 2022) bertema “Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi” yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemenhub di Jakarta, seperti dikutip, Kamis (8/12/2022).
Prinsip yang dimaksudnya adalah pertama, No Gift yaitu tidak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun. Kedua, No Bribery yaitu tidak boleh menyuap atau menerima suap. Ketiga, No Kickback yaitu tidak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya.
Dan keempat, No Luxury Hospitality yaitu tidak boleh menjamu atau menerima jamuan yang berlebihan. Lebih lanjut Menhub Budi meminta pendidikan dan sosialisasi kegiatan anti korupsi dapat dilakukan secara konsisten mulai di tingkat pusat sampai ke unit pelaksana teknis di daerah.
“Saya juga minta pendidikan anti korupsi juga dilakukan hingga ke sekolah-sekolah transportasi di bawah pengelolaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, sebagai upaya menanamkan kesadaran perilaku anti korupsi sejak dini,” ujarnya.
Menurutnya, Kemenhub terus berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik, dengan terus membangun zona integritas menuju penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk melakukan pencegahan praktik korupsi di lingkungan Kemenhub.
Raih Penghargaan Informasi, pada penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang diselenggarakan Kementerian PAN RB, pada tahun ini, sebanyak 3 unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kemenhub meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian PAN RB.
Diantaranya, Kantor Otoritas Pelabuhan (KOP) Utama Makassar, Politeknik Transportasi Darat Bali; dan Terminal Tipe A Guntur Melati Garut. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kemenhub juga memberikan penghargaan kepada 9 unit penyelenggara teknis dengan berbagai kategori.
Yakni pelaporan unit pengendalian gratifikasi yang diraih UPP Labuhan Lombok; Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun; Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. Kategori pelaporan unit kepatuhan internal (KOP Utama Tanjung Perak; Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sampit; UPBU Kelas II Fransiskus Xaverius Seda).
Dan kategori tindak lanjut laporan hasil audit (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa; Distrik Navigasi Kupang; Pusbang SDM Darat). Menhub Budi meminta dengan adanya penghargaan ini diharapkan dapat menjadi contoh dan penyemangat bagi unit kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dan bebas dari korupsi.
Pada kegiatan memperingati Hari Anti Korupsi ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh para pejabat tinggi madya Kementerian Perhubungan.
Puncak Arus Mudik
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sudah mulai bersiaga menghadapi masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru, atau Nataru 2023. Dia memperkirakan, mobilitas masyarakat selama masa tersebut bisa naik hingga 10 persen.
"Sebenarnya 5-10 persen. Tapi kadang-kadang tertumpu di satu waktu," ujar Menhub Budi Karya Sumadi saat dijumpai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, dikutip Sabtu (3/12/2022).
Penumpukan diprediksi bukan hanya terjadi di jalur darat saja, tapi juga laut dan udara. Secara pola, meskipun waktu kepergiannya acap terjadi di waktu bersamaan, tapi Menhub menyebut pergerakannya kini relatif lebih tersebar (spreading).
"Udara juga gitu, satu lagi laut. Itu banyak yang dari Batam ke Medan. Lalu Makassar, Samarinda mau pulang ke NTT. Orang Papua yang mau pulang ke Ambon," imbuhnya.
Advertisement
Kerahkan Aset Negara
Mengatasi situasi itu, Menhub siap mengerahkan kapal milik negara sebagai moda angkutan tambahan selama musim libur Nataru 2023.
"Kalau nanti Nataru ini lebih spreading, ada yang dari Samarinda, Makassar, Papua, Batam. Jadi kalau ada tambahan kemacetan, kita bisa gunakan kapal negara ini," ungkapnya.
Untuk titik puncak kepadatan, ia meramal itu bakal terjadi mulai 23 Desember 2022. Meski begitu, Menhub meminta jajarannya bersiaga dari jauh-jauh hari sebelumnya.
"Mulai siaga per tanggal 20 (September 2022), ada warming up. Mulai aktif sebenarnya baru 23-24 (September 2022). Kapal itu lama (perjalannya). Bisa sampai berminggu-minggu. Jadi siaga dari sebelum tanggal 20 (September 2022)," tuturnya.
