Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Layanan Keuangan Dewan Perwakilan AS, Maxine Waters menuntut pada Senin, 5 Desember 2022 agar pendiri dan mantan CEO pertukaran kripto FTX, Sam Bankman-Fried, yang sekarang bangkrut, bersaksi di depan Kongres pada 13 Desember 2022.
"Sangat penting bagi Anda untuk menghadiri sidang kami pada tanggal 13, dan kami bersedia menjadwalkan sidang lanjutan jika ada lebih banyak informasi untuk dibagikan nanti," tulis Perwakilan Maxine Waters, di Twitter, dikutip dari Channel News Asia, Jumat (9/12/2022).
Advertisement
Pada Minggu pekan lalu, Bankman-Fried men-tweet dia akan bersaksi di depan komite setelah dia selesai "mempelajari dan meninjau" peristiwa yang menyebabkan keruntuhan spektakuler pertukaran mata uang kripto miliknya.
Dalam tweet tersebut Bankman-Fried mengatakan dia tidak yakin apakah itu akan terjadi sebelum 13 Desember.
Namun dalam jawabannya pada Senin, Waters menulis di Twitter. berdasarkan peran Bankman-Fried sebagai CEO FTX dan wawancara media selama beberapa minggu terakhir, jelas bagi dewan keuangan informasi yang dimiliki sejauh ini cukup untuk kesaksian.
Bankman-Fried menolak saran penipuan dalam serangkaian wawancara minggu lalu setelah keruntuhan perusahaannya mengejutkan investor dan menyebabkan kreditur menghadapi kerugian sebesar miliaran dolar.
FTX mengajukan kebangkrutan pada bulan November setelah satu minggu di mana kemungkinan merger dengan saingan kripto exchange Binance gagal.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Senator AS Tegaskan Bitcoin Adalah Komoditas Bukan Mata Uang
Sebelumnya, Senator AS John Boozman mengungkapkan, meskipun disebut mata uang kripto, Bitcoin tetap dianggap sebuah komoditas bukan mata uang. Dia menekankan, pertukaran di mana komoditas diperdagangkan, termasuk bitcoin, harus diatur oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
“Bitcoin, meskipun mata uang kripto, itu tetap adalah komoditas. Ini adalah komoditas di mata pengadilan federal dan pendapat ketua Securities and Exchange Commission (SEC). Tidak ada perselisihan tentang ini,” kata Boozman dalam sebuah sidang, dikutip dari Bitcoin.com, Selasa (6/12/2022).
Menyebut keruntuhan FTX mengejutkan, sang senator berkata laporan publik menunjukkan kurangnya manajemen risiko, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan dana pelanggan.
Senator Boozman melanjutkan untuk berbicara tentang regulasi kripto dan memberdayakan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sebagai pengatur utama pasar spot kripto.
“CFTC secara konsisten menunjukkan kesediaannya untuk melindungi konsumen melalui tindakan penegakan hukum terhadap aktor jahat,” lanjut Senator Boozman.
Boozman yakin CFTC adalah agensi yang tepat untuk peran regulasi yang diperluas di pasar spot komoditas digital.
Pada Agustus 2022, Boozman dan beberapa senator memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Komoditas Digital (DCCPA) untuk memberdayakan CFTC dengan yurisdiksi eksklusif atas pasar spot komoditas digital.
Dua RUU lainnya telah diperkenalkan di Kongres tahun ini untuk menjadikan regulator derivatif sebagai pengawas utama untuk sektor kripto.
Sementara bitcoin adalah komoditas, Ketua SEC Gary Gensler berulang kali mengatakan sebagian besar token kripto lainnya adalah sekuritas.
Advertisement
Presiden El Salvador Nayib Bukele Digugat Terkait Bitcoin, Ada Apa?
Sebelumnya, sebuah organisasi nirlaba hak asasi manusia, Cristosal mengumumkan telah mengajukan tiga tuntutan hukum yang berbeda pada 17 November 2022 terhadap Presiden El Salvador Nayib Bukele. Organisasi tersebut berusaha mengklarifikasi asal dan informasi transaksi dari dana yang digunakan untuk membeli bitcoin di El Salvador.
Juru bicara anti korupsi kelompok tersebut, Ruth Lopez menyatakan, salah satu tuntutan hukum berkaitan dengan ilegalitas reformasi yang telah dibuat Bukele terhadap undang-undang terkait pengeluaran ini.
Lopez menuturkan, USD 750 juta (Rp 11,8 triliun) dikelola oleh Bukele sebagai bagian dari kepercayaan bitcoin yang didirikan oleh bank sentral negara dengan cara yang tidak konstitusional. Lopez menyatakan undang-undang yang memungkinkan presiden untuk mengelola dana tersebut tidak berlaku.
Dengan cara yang sama, gugatan kedua berkaitan dengan kurangnya investigasi yang dilakukan oleh Pengadilan Akun Republik, organisasi kontrol, atas biaya yang berasal dari penerapan Undang-Undang Bitcoin, termasuk pembangunan, akuisisi ATM, pemasangan platform, dan aplikasi untuk konversi dan pengelolaan bitcoin.
“Tidak ada kontrol pada platform atas identitas yang membeli dan menjual Bitcoin. Hingga saat ini, semua orang Salvador memiliki praduga tentang cara kerjanya dan berapa banyak yang telah dihabiskan,” ujar Lopez dikutip dari Bitcoin.com, Rabu (30/11/2022).
Tuntutan ketiga akan diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan terkait dengan pencurian identitas yang dihadapi lebih dari 200 warga Salvador saat mengirimkan data mereka ke sistem Dompet kripto negara, Chivo.
Skeptimisme Bitcoin
Sementara Presiden Nayib Bukele baru-baru ini mengumumkan negara tersebut akan membeli bitcoin setiap hari, menandakan keyakinannya pada mata uang kripto, Lopez yakin penduduk masih skeptis tentang bitcoin. Baginya, pengeluaran tersebut berlebihan dan tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Penduduk Salvador tidak merasa teridentifikasi dengan bitcoin, tetapi juga tidak berguna bagi mereka, karena bukan penduduk yang berinvestasi, karena hampir tidak cukup bagi mereka untuk makan,” jelas Lopez.
Beberapa survei menunjukkan Presiden Bukele sangat populer di negara ini, bitcoin adalah isu yang berbeda. Sebuah survei yang dilakukan oleh Universitas Amerika Tengah Jose Simeon Canas pada Juni mengungkapkan lebih dari 70 persen orang Salvador menganggap bitcoin tidak membawa manfaat bagi mereka.
Advertisement
