Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperluas layanan Pembayaran Berbasis QR code made in Indonesia yaitu QRIS. Kali ini BI menggandeng Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang. Sebelumnya, BI telah menggandeng otoritas Thailand dan beberapa negara lainnya.
Penandatanganan Nota Kerja Sama (NK) ini dilakukan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dan Director General for Commerce and Service Industry Policy METI Jepang, Mogi Tadashi pada 9 Desember 2022 di Tokyo. Penandatangan disaksikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, serta Parliamentary Vice-Minister METI Jepang, Makoto Nagamine.
Advertisement
Kerja sama pembayaran berbasis QR code dimaksud bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait penerapan dan interoperabilitas pembayaran lintas batas atau negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan Japan Unified QR Code (JPQR). Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk untuk pihak ketiga seperti operator sistem pembayaran (SP).
Kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama antara BI dan METI Jepang untuk melakukan berbagai kegiatan terkait interkonektivitas sistem pembayaran berbasis QR code yang meliputi dialog kebijakan, kerja sama teknis, dan pembentukan kelompok kerja untuk memastikan tercapainya tujuan, termasuk dalam upaya mengimplementasikan pembayaran lintas batas berbasis QR code untuk mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara. Harapannya, hal ini dapat mendorong digitalisasi sistem pembayaran baik di Indonesia maupun Jepang.
Deputi Gubernur Dody B. Waluyo menjelaskan, kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan METI akan menjadi perhatian utama bagi regulator dan industri mengingat NK dimaksud dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang.
"Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments, serta menjadi terobosan dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan sejalan dengan Keketuaan Indonesia pada ASEAN and co-Chairmanship Jepang pada ASEAN+3 di tahun 2023," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022).
"Selain itu, konektivitas pembayaran juga perlu dikaitkan dengan kerangka kerja untuk mendorong penggunaan uang lokal dalam rangka mendukung kegiatan perdagangan dan investasi internasional sehingga tercipta transaksi ritel dan wholesale lintas batas yang efisien," tambah dia.
Bank Indonesia terus berupaya menginisiasi, memperkuat dan memperluas kerja sama dengan berbagai mitra strategis internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan berbagai bank sentral dan otoritas mitra internasional sehingga dapat menciptakan sistem pembayaran lintas batas yang lebih murah, cepat, inklusif, dan transparan.
Usai Thailand, QRIS Bakal Bisa Dipakai di Jepang hingga Arab Saudi
Bank Indonesia (BI) terus mengembangkan sistem pembayaran QR Standar Indonesia (Quick Response Code Indonesia Standard) atau biasa disebut QRIS. Pengebangan ini tidak hanya dalam layanan tetapi juga hingga jangkauan.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menjelaskan, QRIS saat ini sudah tembus di beberapa negara di ASEAN. Ke depannya BI akan mengembangkan ke negara di Asia hingga Timur Tengah.
“QR cross border kita saat ini ada beberapa tahapan, inisiasi, development, testing, piloting, baru implementasi. Kita dengan Thailand itu implementasi, Malaysia kita piloting, Singapura sedang di development,” kata Filianingsih di sela 4th Indonesia Fintech Summit 2022, Jumat (11/11/2022).
Dia menjelaskan, Bank Indonesia masih melakukan proses pembahasan dengan Jepang terkait implementasi QRIS tersebut. Ia juga berhadap dalam waktu dekat bisa teken MOU (memorandum of understanding/mou) dengan beberapa negara lainnya, termasuk Arab Saudi.
“Untuk negara lain masih bincang-bincang, Jepang, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa lakukan mou dengan beberapa negara lain. Saudi juga kita bincang-bincang, nanti di inisiasi dengan government to government (G2G), bank sentral dengan bank sentral atau bank sentral dengan kementerian keuangannya. Tergantung negaranya otoritasnya dimana,” kata dia.
Filianingsih mengatakan, aturan dari bank sentral paling tidak membicarakan terkait kerjasama G2G.
“Rule dari bank sentral itu paling tidak inisiator kita mulai bicara kerja sama dengan G2G nanti, kalau udah itu kita move sebagai fasilitator, kita memfasilitasi industri dengan industri ngobrol. dia membentuk bisnis model seperti apa yang cocok,” ujar dia.
Advertisement
Jokowi Resmikan QRIS Antarnegara: Kita Tidak Ketinggalan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi diluncurkannya Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara. Jokowi pun berpesan agar sistem tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Kementerian, lembaga negara, BUMN, Pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja pemerintah.
Jokowi mengatakan, perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara.
"Oleh sebab itu, saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital dibidang ekonomi, artinya kita tidak ketinggalan amat," kata Jokowi dalam peresmian KKP domestik dan QRIS Antarnegara, Senin (29/8/2022).
Lebih lanjut, mengenai KKP domestik, Jokowi meminta kepada Gubernur BI dan perbankan utamanya himbara bisa benar-benar mendampingi, mengawal, baik Kementerian, lembaga, Pemerintah provinsi, Pemerintah kota, Pemerintah Kabupaten untuk segera masuk ke sistem ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran.
"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," ujarnya
