Liputan6.com, Jakarta Ekonomi global pada tahun 2023 diprediksi oleh beberapa pihak akan 'gelap' dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi tetap resilien dan dapat mencapai target sebesar 5,2% pada tahun 2022 dan diproyeksikan sebesar 5,3% pada tahun 2023.
Pertumbuhan ekonomi global sempay direvisi oleh International Monetary Fund (IMF) pada Oktober 2022 lalu. Dioroyeksikan, pertumbuhan ekonomi global di tahun ini hanya sebesar 3,2% dan pada tahun 2023 sebesar 2,7%.
Advertisement
Tekanan inflasi yang tinggi dan semakin persisten di berbagai negara disebabkan oleh harga-harga komoditas, khususnya energi dan pangan yang cenderung tinggi dan volatile.
Ketika negara-negara lain mengalami tingkat inflasi yang tinggi, tingkat inflasi di Indonesia masih terkendali pada level 5,42% (yoy) per November 2022.
Dalam kegiatan Sharing Session Liputan6.com dengan tema “Jadikan G20 Bali Leaders Declaration Pijakan Ekonomi Bangkit”, Jumat (9/12/2022), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan bahwa pemerintah cukup siap mengantisipasi tantangan ekonomi global.
"Berbagai kondisi tantangan di global ini, Pemerintah sudah cukup siap untuk mengantisipasi. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022, sampai Q3-2022 masih 5,72%.Di tahun 2023, dari beberapa indikator makro kemudian leading indicator, kami masih yakin bisa di atas 5%. Tapi kita juga masih lebih baik dibanding sebagian besar negara lain,” ungkapnya.
Hasil KTT G20 Jadi Solusi Kolektif
Sesmenko Susiwijono mengatakan bahwa hasil KTT G20, yakni G20 Bali Leaders’ Declaration menjadi solusi kolektif bagi berbagai tantangan global.
Keberhasilan KTT G20 Indonesia juga menunjukkan pulihnya kepercayaan dunia pada multilateralisme dalam menyelesaikan masalah dunia, meningkatkan kepercayaan terhadap kepemimpinan dunia, serta meneguhkan komitmen negara-negara terhadap isu yang paling mendesak bagi masyarakat global.
Indonesia juga menerima banyak manfaat dari penyelenggaraan Presidensi G20. Manfaat tersebut merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Manfaat ekonomis yang didapatkan adalah komitmen pendanaan infrastruktur berkualitas dari Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dengan total dana sebesar USD600 miliar.
Selain itu, ada pula komitmen pendanaan percepatan dekarbonisasi dari negara G7 untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan penghentian dini pembangkit listrik berbasis fosil di Indonesia melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar.
"Beberapa program komitmen investasi tersebut, terutama transisi energi itu nilainya besar sekali. Dampaknya langsung maupun tidak langsung ke semua sektor, tidak hanya ke sektor teknis yang menjadi komitmen di dalam pembiayaan itu. Multiplier effect-nya ke sektor yang lain,” ujarnya.
(*)
Advertisement
