Sudah Miliki Perda Disabilitas, Pemprov Lampung Terima Anugerah Prakarsa Inklusi

Pada kesempatan itu, ketua KND-RI Dante Rigmalia memaparkan tentang kesulitan dan perjuangan para orangtua yang mempunyai anak disabilitas dalam mendapatkan pemenuhan hak khususnya di bidang Pendidikan.

Menurutnya, sulitnya penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan disebabkan beberapa faktor di antaranya:

- Status sosial ekonomi orangtua penyandang disabilitas di tingkat menengah ke bawah

- Stigma terhadap penyandang disabilitas dan keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas

- Aksesibilitas yang masih terbatas

 - Akomodasi yang Layak (AYL) belum tersedia dalam semua aspek kehidupan.

Dante menambahkan, dari fenomena yang terjadi di lapangan, maka perguruan tinggi atau kampus bisa melakukan berbagai langkah dalam menerapkan filosofi inklusi di sektor pendidikan.

“Kampus atau universitas sudah semestinya peduli (kepada penyandang disabilitas) dengan melakukan praktik baik,” kata Dante di Universitas Muhammadiyah Lampung.

Praktik baik yang dimaksud Dante adalah hal-hal seperti:

- Menyediakan mata kuliah yang mengajarkan soal sensitivitas kepada penyandang disabilitas di semua program studi

- Memberikan program kegiatan yang mendekatkan penyandang disabilitas dengan semua warga kampus

- Membuat kegiatan atau forum mahasiswa peduli penyandang disabilitas

- Memberikan afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam penerimaan mahasiswa baru

- Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) di kampus sebagai sistem dukungan kampus yang ramah disabilitas.

Sebelumnya, Dante telah menerangkan soal ULD. Menurutnya, dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, setiap perguruan tinggi harus membentuk Unit Layanan Disabilitas.

Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dalam upaya implementasi amanat UU No 8 Tahun 2016 dalam sektor pemenuhan hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas, maka harus dibentuk Unit Layanan Disabilitas di setiap perguruan tinggi. Hal ini sebagai bentuk dukungan akomodasi yang layak bagi seluruh mahasiswa penyandang disabilitas,” kata Dante di Mataram Selasa (22/11/2022)

Senada dengan Dante, anggota Komisioner KND Jonna Aman Damanik juga menegaskan bahwa setiap kampus harus membentuk Unit Layanan Disabilitas sebagai amanat UU no 8 Tahun 2016.

Pria yang karib disapa Bang Jon itu juga menyampaikan, ada konsekuensi besar bagi satuan pendidikan tinggi jika secara sadar tidak menghiraukan amanah undang-undang.

“Hal yang tidak kita inginkan, jika kampus tidak memberikan perspektif inklusif. Maka KND sebagai lembaga negara yang mempunyai amanat pemenuhan hak bagi disabilitas dapat memberikan teguran, sanksi, bahkan rekomendasi atas pencabutan izin operasional lembaga perguruan tinggi,” tegas Jonna yang juga seorang penyandang disabilitas sensorik netra.