Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia dan pemerintah China belum menyepakati besaran bengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Lantaran ada perbedaan yang cukup besar diantara perhitungan keduanya.
Sebut saja angka cost overrun yang didapatkan pemerintah atas asersi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar USD 1,4 miliar. Sementara, pemerintah China mencatatkan hanya sebesar USD 980 juta.
Advertisement
Senior Analis dari Indonesian Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita memandang perbedaan angka ini jadi hal yang wajar. Hanya saja, pemerintah diminta lebih proaktif melakukan negosiasi.
"Soal perbedaan overrun cost sangat wajar karena bagaimanapun kalkulasi-kalkulasi teknis sangat mungkin terjadi antara kedua belah pihak," kata dia kepada Liputan6.com, Sabtu (10/12/2022).
"Selama kedua belah pihak jujur dan buka-bukaan soal cost, saya yakin pada akhirnya akan ada titik temu," sambungnya.
Diketahui, perbedaan angka ini karena alotnya negosiasi antara kedua belah pihak. Ditambah, ada beberapa variabel yang dimasukkan oleh pemerintah Indonesia, tapi tidak digunakan pemerintah China.
Atas hal ini, Ronny menilai pemerintah perlu lebih gencar melakukan negosiasi. Harapannya, bisa menghasilkan angka final yang disepakati dia pihak tentang pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta Bandung.
"Namun demikian, pemerintah perlu proaktif menjembatani negosiasi kedua entitas bisnis di satu sisi dan proaktif melakukan lobby ke pemerintah China di sisi lain, agar kelebihan biaya bisa dinegosiasikan dalam prinsip win-win solution," bebernya.
Informasi, pembengkakan biaya ini akan ditambal lewat ekuitas sebanyak 25 persen, dan 75 persen sisanya dari utang. Untuk menambah permodalan, pemerintah juga akan menyuntikkan dana Rp 3,2 triliun kepada PT KAI sebagai pemimpin konsorsium PT PSBI untuk proyek kereta cepat. Dana ini sebagai patungan untuk menutup pembengkakan biaya yang terjadi.
Angka Berbeda
Pemerintah telah menetapkan angka final nilai besaran biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) usai ada pembengkakan. Namun, ternyata ada perbedaan angka final biaya atau cost overrun yang membengkak antara Pemerintah Indonesia dengan China.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China Dwiyana Slamet Riyadi mengakui hal ini. Perbedaan angka ini yang membuat belum bisa ditetapkan seberapa besar nilai sebenarnya dari cost overrun mega proyek tersebut.
"Sama China negosiasi cost overrun itu memang belum selesai betul, sedang proses nego," kata dia saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (8/12/2022).
Menurut catatan, pembengkakan biaya cost overrun kereta cepat yang dihitung pemerintah, mengacu pada asersi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah USD 1,4 miliar atau setara Rp 21,8 triliun.
Sementara, pihak China menilai angka itu masih terlalu besar. Otoritas China mencatat pembengkakan biaya sekitar USD 980 juta.
"Kan saya sudah pernah jelaskan kenapa China lebih kecil cost overrun. Karena pemerintah China belum mengakui ada pajak pengadaan lahan, GSMR investasi karena di sana free. Ada beberapa kondisi yang di China itu berbeda dengan Indonesia," terangnya.
Sementara, mengacu hitungan pemerintah Indonesia, ada biaya-biaya tersebut yang masuk dalam variabel perhitungan. Sehingga ada perbedaan angka yang didapat.
Untuk diketahui, besaran cost overrun ini menjadi salah satu aspek yang perlu dipastikan untuk menentukan berapa besaran biaya yang perlu ditambal.
Salah satu penambalan melalui penyertaan modal negara (PMN) kereta cepat Jakarta Bandung. Rencananya, pemerintah akan menyuntik PT KAI sebagai pemimpin konsorsium KCIC sebesar Rp 3,2 triliun.
Advertisement
Pencairan PMN
Meski angka cost overrun belum final antara Indonesia dan China, Dwiyana menegaskan kalau proses pencairan PMN masih tetap berjalan.
Dia menaruh upaya serius dalam proses negosiasi dengan pihak China. Setidaknya, dia menargetkan angka ini bisa dipastikan dalam waktu dekat, mengingat pencairan PMN di akhir tahun ini.
"Kan target akhir tahun. Pasti pemerintah tidak akan tinggal diam. Ini terus negosiasi kok. Target akhir tahun itu negosiasi selesai dan pencairan paralel," kata dia.
Dwiyana mengungkap proses pencairan PMN ini sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Sebelumnya, besaran PMN sudah disetujui di Komisi VI DPR RI. Termasuk juga peraturan pemerintah mengenai PMN yang sedang digodok.
"Tapi ini kan komisi VI sudah. sekarang di kementerian keuangan. Sedang dalam proses semuanya," pungkasnya.
Masih Proses
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo menyebut, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) masih sesuai rencana. Dia menyebut, kalau megaproyek itu akan rampung pada Juni 2023 mendatang.
"Kereta cepat itu kita on track untuk bisa kita lanjutkan progresnya, diharapkan Juni-Juli bisa beroperasi," ujarnya dalam Rapat Kerja Menteri BUMN bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).
Soal tambahan dana untuk KCJB, Tiko menyebut kalau sudah ada dukungan dari Komisi VI DPR RI. Saat ini, proses tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun sedang dalam proses di Komisi XI DPR RI.
Untuk diketahui, dana ini untuk menambal pembengkakan biaya atau cost overrun yang ada dalam megaproyek tersebut. Angka ini muncul setelah audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"PMN ini sudah disepakati dan prosesnya lagi di Komisi XI. Semoga bisa dicairkan akhir tahun," ungkapnya.
Advertisement
