Rekor, China Kirim 18 Jet Bomber Berkemampuan Nuklir ke Zona Pertahanan Udara Taiwan

Di luar itu, Pemerintah Republik Rakyat China menyiapkan lebih banyak fasilitas perawatan intensif untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Persiapan ini diambil setelah pemerintah melonggarkan aturan zero-COVID yang kontroversial.

Dilaporkan CNBC, Selasa (13/12/2022), pekan lalu pemerintah China telah mengadakan pertemuan untuk "mobilisasi penuh" kepada rumah sakit, serta meminta agar staf memastikan efektif dalam beroperasional. Pemerintah juga menambah persediaan obat-obatan.

Para pejabat diberi pesan agar memantau kesehatan warga berusia 65 tahun ke atas.

Provinsi Shaanxi telah menyiapkan 22 ribu kasus rumah sakit untuk COVID-19 dan kapasitas perawatan intensif ditambah 20 persen.

Beijing masih terus melaksanakan tes COVID-19. Masih belum jelas berapa pertambahan kasus, namun berbagai wawancara dan netizen menyebut ada penularan di tempat-tempat bisnis dan sekolah. Sejumlah restoran juga harus tutup.

Salah satu lokasi tes virus di Beijing bahkan tutup karena semua pegawainya terinfeksi.

Secara resmi, angka penularan dilaporkan menurun, namun testing sudah tidak mencakup banyak area karena tes wajib dihentikan di berbagai tempat. Perubahan ini menunjukkan China mulai mengikuti Amerika Serikat dan negara-negara lain yang mengakhiri berbagai pembatasan dan mencoba hidup bersama COVID-19.

Pada hari Minggu (11/12), pemerintah melaporkan 10.815 kasus baru di China, termasuk 8.477 kasus tanpa gejala. Jumlah itu turun dari pekan sebelumnya yang mencapai 40 ribu kasus. Selain itu, Angka 10 ribu kasus terkini hanya mewakili orang-orang yang dites setelah masuk rumah sakit atau saat bekerja di sekolah dan lokasi risiko tinggi lainnya.

Sementara itu, delegasi senior AS yang mengunjungi China membahas cara-cara untuk meningkatkan hubungan dan masalah Taiwan, kata Beijing pada Senin (12/12), ketika kedua belah pihak meletakkan dasar untuk kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Dilansir Channel News Asia, Selasa (13/12/2022), pembicaraan - yang melibatkan diplomat top AS untuk Asia Timur Daniel Kritenbrink, Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional untuk China dan Taiwan Laura Rosenberger dan Wakil Menteri Luar Negeri China Xie Feng - berlangsung pada hari Minggu dan Senin di provinsi utara Hebei, kata Beijing.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah pemimpin China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden berjanji untuk memperbaiki hubungan yang rusak pada pertemuan puncak di Bali, Indonesia bulan lalu.

Juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin mengatakan Senin bahwa kedua belah pihak di Hebei "melakukan diskusi mendalam tentang penerapan konsensus yang dicapai pada KTT Bali antara kedua presiden".

Wang mengatakan pertemuan itu juga menyentuh Taiwan, pulau demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri yang diklaim China sebagai wilayahnya dan sumber gesekan yang semakin meningkat antara Beijing dan Washington.

Xie, Kritenbrink dan Rosenberger berbicara tentang "memperkuat pertukaran di semua tingkatan" dan "setuju untuk menjaga komunikasi", kata Wang.

Seorang pejabat senior AS menggambarkan diskusi itu sebagai "terus terang dan substantif" dan mengatakan mereka juga membahas perang Korea Utara dan Rusia di Ukraina.

Kritenbrink dan Rosenberger menekankan "pentingnya menetapkan landasan di bawah hubungan bilateral, untuk memastikan bahwa Amerika Serikat dan China mempertahankan jalur komunikasi terbuka dan mengelola persaingan secara bertanggung jawab," kata pejabat itu.

"Mereka menekankan bahwa persaingan tidak boleh berujung pada konflik."

Departemen Luar Negeri mengatakan kunjungan delegasi itu akan meletakkan dasar bagi perjalanan Blinken ke China pada awal 2023, yang pertama oleh diplomat top AS dalam lebih dari empat tahun.

Setelah China, Kritenbrink dan Rosenberger akan mengadakan pembicaraan dengan sekutu AS, Jepang dan Korea Selatan.

Hubungan memburuk antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa tahun terakhir karena serangkaian masalah, mulai dari hak asasi manusia hingga perdagangan dan teknologi.

Beberapa waktu lalu, sejumlah politikus Inggris mengunjungi Taiwan.

Anggota parlemen Inggris bertemu dengan Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang pada Kamis 1 Desember 2022, dan dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Tsai Ing-Wen sehari setelahnya pada Jumat 2 Desember.

"Kami berharap dapat terus memperdalam hubungan persahabatan dan kerja sama antara Taiwan dan Inggris melalui pertukaran tatap muka ini, dan terus bekerja sama demi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik," kata kantor Tsai.

Kedatangan mereka kabarnya membuat China geram.

Mengutip pemberitaan Al Jazeera, Jumat (2/12/2022), China menyebut perjalanan politikus Inggris untuk memperdalam hubungan dengan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai 'pelanggaran mencolok' terhadap One-China policy (Kebiijakan Satu China).

China menuduh sebuah komite legislator Inggris yang mengunjungi Taiwan melakukan "campur tangan besar" dalam urusan internalnya dan memperingatkan bahwa hal itu dapat "ditanggapi dengan tanggapan yang kuat".

"Kunjungan yang sedang berlangsung ke Taiwan oleh anggota Komite Urusan Luar Negeri parlemen Inggris adalah pelanggaran mencolok dari prinsip Satu-China," Kedutaan Besar China di Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter pada Kamis 1 Desember 2022.

China mengklaim Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri secara demokratis, sebagai wilayahnya sendiri dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Sementara Taiwan menolak klaim kedaulatan China.

"Pihak China mendesak pihak Inggris untuk mematuhi komitmennya, menghentikan tindakan apa pun yang melanggar prinsip Satu-China, dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China," kata juru bicara kedutaan dalam pernyataan tersebut.

"Langkah pihak Inggris yang merusak kepentingan China akan ditanggapi dengan tanggapan yang kuat dari pihak China."

Kunjungan itu mengirimkan "sinyal yang salah" kepada mereka yang ingin Taiwan merdeka, kata pernyataan itu.