Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) sebagai kampanye pariwisata di dalam negeri. Hal ini, sejalan dengan besarnya sumbangan pendapatan dari sektor pariwisata kepada negara.
Momen peluncuran dilakukan oleh Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gerakan bertajuk #diIndonesiaAja ini menggandeng berbagai pemangku kepentingan.
Advertisement
Diantaranya Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN, maupun swasta untuk berkolaborasi mendukung pulih dan berkembangnya sektor pariwisata dalam negeri, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perekonomian Indonesia.
“Wisata itu adalah sumber revenue negara yang sangat besar. Kita melihat pendapatan pariwisata bisa senilai Rp3.281 triliun dan itu memberikan sumbangan 18 persen kepada PDB. Jadi saya berharap kita berwisata dalam negeri saja. Supaya apa? Supaya ekonomi kita berputar,” ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, ditulis Rabu (14/12/2022).
Menko Luhut berpesan, Kementerian BUMN dan BUMN, khususnya yang berada dalam ekosistem pariwisata, perlu mendukung implementasi gerakan BBWI. Caranya dengan membeli dan memakai produk lokal serta mengunjungi dan mempromosikan potensi pariwisata di Indonesia.
Menko Luhut menyebut, peluncuran BBWI ini juga sejalan dengan potensi permintaan pariwisata dalam negeri masih akan kuat hingga 13 tahun ke depan. Hal ini dilihat dari komposisi penduduk di usia-muda dewasa masih besar dan hingga tahun 2035 komposisi ini konsisten tinggi.
Oleh karena itu, optimalisasi berbagai potensi untuk penguatan ekonomi dapat dicapai. Termasuk adanya target 1,4 miliar perjalanan wisatawan nusantara, atau 2 kali lipat dari capaian tahun ini. “Kita harus bangga kita sudah ada 5 tourist destination (Daerah Pariwisata Super Prioritas/DPSP).
Itu semua spot-spotnya kita perbaiki dan kelola. Kita dorong rakyat kita untuk (berwisata) di dalam negeri supaya ekonomi kita berputar. Ayo kita berwisata di dalam negeri. Ayo kita harus menjadi bangsa yang cinta produk dalam negeri,” tutur Menko Luhut.
Setara Investasi USD 100 Miliar
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap besarnya dampak penggunaan produk dalam negeri. Bahkan, dia menyebut, jika seluruh Kementerian menggunakannya, nilainya bisa setara dengan investasi sebesar USD 100 miliar.
Hal ini sejalan dengan dorongan pemerintah lewat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Puncaknya, Kementerian BUMN bersama dengan Kemenko Marves, Kemenparekraf, hingga Kemenkominfo menggelar Anugerah Bangga Buatan Indonesia (ABBI).
"Saya lapor ke pak Presiden, rapat dengan teman-teman. Kalau bertahap bisa dilakukan (semua belanja) menjadi produk dalam negeri, di buat di dalam negeri dan dibeli oleh kementerian semua akan sama dengan investasi hampir USD 100 miliar," ungkapnya dalam ABBI 2022, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022) malam.
Ini mengacu pada hitungannya soal Rp 1.200 triliun belanja pemerintah setiap tahunnya. Ditambah dengan belanja BUMN senilai Rp 400 triliun. Dengan begitu akan menggenjot perputaran ekonomi di masyarakat.
"Kita nyari investasi USD 5 sampai 10 miliar sudah pake segala macam. Ini dari kantong kiri aja kita pindah ke kantong kanan. Hanya dengan aturan dan ajak semua (Kementerian, Lembaga, dan BUMN)," paparnya.
Advertisement
Berdampak Luas
Di sisi lain, Menko Luhut mengatakan kalau hal ini akan berdampak lebih luas lagi. Dengan target belanja Rp 400 triliun produk dalam negeri, akan berdampak pada terbukanya 2 juta lapangan kerja.
"BPS saya minta buat studi Rp 400 triliun target kita tahun ini. Kalau bisa dilakukan dan dibuat di dalam negeri akan berdampak pada 2 juta lapangan kerja dan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi 1,7 persen on top. Ada yang diramal BI 5 persen, dampaknya besar," tegasnya.
Untuk diketahui, ABBI 2022 merupakan ajang pemberian penghargaan bagi sejumlah UMKM dan IKM terbaik selama penyelenggaraan Gernas BBI. Gerakan ini disebut-sebut jadi bukti berhasilnya koordinasi antar kementerian dan lembaga.
