Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Depok akhirnya melakukan penundaan terhadap relokasi SDN Pondok Cina 1. Hal itu menindaklanjuti hasil pertemuan Pemerintah Kota Depok dengan Menko PMK, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Itjen Kemendagri, Ombudsman RI, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dan Kementerian/Lembaga.
Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui press release mengatakan, memperhatikan surat Gubernur Jawa Barat pada 12 Desember 2022 dan kondisi dinamis yang berkembang. Siswa SDN Pondok Cina 1 masih belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 tetap akan difasilitasi belajar mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1.
"Hal itu dilakukan sampai dengan terbangunnya RKB baru di SDN Pondok Cina 5 yang dijadikan tempat relokasi," ujar Idris, Rabu (14/12/2022).
Baca Juga
Advertisement
Siswa SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan apabila ingin kembali ke SDN Pondok Cina 1, sesuai dengan kenyamanan siswa.
"Pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda," jelas Idris.
Penundaan tersebut dilakukan sampai seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah, yaitu di SDN Pondok Cina 5. Pembangunan RKB baru di SDN Pondok Cina 5 akan dibangun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
"Nantinya anggaran pembangunan akan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023," ucap Idris.
Pihak yang Tidak Berkepentingan Diminta Keluar dari SDN Pondok Cina 1
Idris meminta untuk pihak yang tidak berkepentingan dan menduduki SDN Pondok Cina 1 diminta untuk keluar. Hal itu untuk menjamin kenyamanan siswa SDN Pondok Cina 1 kembali mengikuti belajar dan mengajar.
"Pihak yang tidak berkepentingan yang saat ini menduduki SDN Pondok Cina 1, untuk segera keluar dari lokasi SDN Pondok Cina 1," jelas Idris.
Sebelumnya, Idris mengatakan, telah menerima perwakilan sejumlah Kementerian di Balai Kota Depok. KASN telah menerima surat resmi dari Gubernur Jawa Barat akan akan menunda pembangunan masjid sampai dengan polemik selesai.
Namun, Pemerintah Kota Depok belum menerima surat tersebut.
"Saya lihat enggak ada surat ke saya dan saya juga enggak tahu itu surat ke saya, ke Menteri atau Presiden. Saya enggak tahu," ujar Idris kepada wartawan, Selasa, 13 Desember 2022.
Advertisement
Sejumlah Lembaga Memberi Masukkan
Pada kunjungan dan pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Depok menerima masukan dari sejumlah lembaga untuk dijadikan sebagai bahan kebijakan. Menurutnya, rencana regrouping SDN Pondok Cina 1 telah dilakukan melalui kajian lebih mendalam.
"Yang akan kami konsultasikan ke Kementerian terkait dan juga Pemprov Jabar dalam hal ini yang punya duit Pak Gubernur," ucap Idris.
Idris menjelaskan, rencana regrouping sudah terjadi sejak 2013, dan kajian tersebut dilakukan di sekolah lainnya, bukan hanya SDN Pondok Cina 1.
Terkait rencana regrouping, Pemerintah Kota Depok akan kembali melakukan kajian termasuk validitas surat maupun dokumen lainnya.
"Kita kaji kembali sekalian status lahannya," jelas Idris.
