Buntut Bom Bandung, Komisi III: Perlu Dikaji Revisi UU Intelijen Negara

Liputan6.com, Jakarta Komisi III turut mempertanyakan peran intelijen setelah kasus bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar Bandung Jawa Barat. Badan Intelijen Negara atau BIN dianggap kecolongan dengan adanya kejadian ini.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari menyatakan perlu untuk dikaji kemungkinan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

“Kami mendapatkan masukan dari kalangan aktivis dan kelompok masyarakat sipil yang mengkritisi peran intelijen negara. Kalangan masyarakat menilai intelijen kita lebih fokus untuk meredam gerakan kritis dan kebebasan berpendapat untuk menjaga kekuasaan dibandingkan mencegah terjadinya tindak terorisme dan tindakan lainnya yang mengancam rakyat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara”, kata Taufik dalam keterangannya, Jumat (16/12/2022).

Menurut Taufik, kritikan pada Intelijen tersebut harus diperhatikan. Ia mengingatkan Intelijen Negara bekerja untuk rakyat Indonesia dan bukan untuk politik kekuasaan.

“Politiknya intelijen itu politik kebangsaan, karena itu bekerjanya adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, meski berada di bawah kewenangan Presiden,” tegas Taufik.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, terdapat Hasil Penelitian Tim Kajian Keamanan Nasional - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2022 yang menyimpulkan bahwa bahwa model pengawasan yang selama ini diadopsi berdasarkan UU Intelijen Negara belum dapat berjalan secara baik dan memadai dalam mendorong intelijen yang profesional dan demokratis.